Bursel, Ambontoday.com – Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan resmi mengeluarkan keputusan strategis terkait kepengurusan di Kabupaten Buru Selatan. Melalui Surat Keputusan Nomor 0153/SK/DPP/C/III/2026, DPP menetapkan pelaksana tugas (Plt) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk masa bakti 2021–2026.
Dokumen resmi tersebut bahkan telah beredar dan salinannya diperoleh media ini, memperlihatkan secara detail arah kebijakan DPP dalam mengisi kekosongan kepemimpinan di tubuh partai berlambang Ka’bah itu.
Surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Muhamad Mardiono bersama Wakil Sekretaris Jenderal Jabbar Idris pada 31 Maret 2026 di Jakarta itu menunjuk G. Usman Latuwael sebagai Ketua Plt. Ia didampingi Misran Wance sebagai Sekretaris dan Sagita Tamalene sebagai Bendahara.
Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Masa bakti kepengurusan sebelumnya diketahui telah berakhir sejak 2 Februari 2026, sehingga DPP mengambil langkah cepat guna menghindari kekosongan kendali organisasi di tingkat cabang.
Tak hanya menetapkan Plt, DPP juga secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya Nomor 0470/SK/DPP/C/II/2022. Langkah ini menandai dimulainya fase baru konsolidasi internal PPP di Buru Selatan.
Dalam mandatnya, Plt kepengurusan diberikan tugas krusial: merapikan barisan, memperkuat struktur, serta memastikan agenda strategis partai berjalan, termasuk pelaksanaan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang.
Menariknya, DPP hanya memberikan waktu terbatas—tiga bulan—bagi Plt untuk menyiapkan terbentuknya kepengurusan definitif melalui Musyawarah Cabang. Tenggat ini menjadi indikator bahwa proses konsolidasi tidak boleh berlarut-larut.
Dengan terbitnya SK ini, arah politik dan dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Buru Selatan dipastikan memasuki babak baru—di tengah sorotan publik terhadap soliditas dan kesiapan partai menghadapi agenda politik ke depan.
[Nar’Mar]
.
Komentar