Ambontoday.com – Opini abal-abal terus merongrong Desa Wabar, Kecamatan Wuarlabobar, Kepulauan Tanimbar. Kanisius Belwawin, sosok Kades yang tegas membantah pemberitaan salah satu media yang menuduh terjadinya penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD), Nepotisme, hingga pengelolaan BUMDes yang tidak transparan.
Melalui telepon seluler kepada Ambontoday.com, (16/07/25), Kades Belwawin menilai pemberitaan tersebut sebagai tuduhan sepihak, tidak berdasar, dan mengandung rekayasa yang mencemarkan nama baik Pemerintah Desa serta dirinya secara pribadi.
“Itu semua tidak benar. BUMDes kami berjalan normal dan dikelola dengan baik. Kami tidak pernah menunjuk pengurus karena hubungan keluarga, yang kami prioritaskan adalah integritas dan kemampuan mengelola usaha desa. Buktinya jelas Bumdes berjalan lancar. Apa kalian masih ingat nama Yulita Sumanik? Dia kan mantan bendahara Bumdes! Penyertaan modal 50 juta tahun 2021 dimana?” tanya Belwawin.
Ia juga menanggapi tudingan yang menyebutkan adanya nepotisme dalam struktur pemerintahan desa. Menurutnya, proses seleksi perangkat desa, termasuk jabatan Sekretaris Desa, dilakukan sesuai prosedur dan diawasi ketat oleh pihak kecamatan.
“Orang-orang dalam struktur pemerintah desa ini mereka sebelumnya mengikuti seleksi yang transparan, mulai dari administrasi hingga uji kelayakan di tingkat kecamatan. Yang disebut-sebut sebagai anak mantu saya itu tidak benar.
”Kalau saudara Herman Titirloloby kan tidak lolos seleksi Sekdes. Mengapa hari ini baru mau salahkan hasil,” ujar Belwawin.
Bahkan, lanjut dia, justru pihak yang menuduh selama ini memiliki saudara kandung yang bekerja di dalam struktur desa.
“Paling lucu! Mereka bilang keluarga saya kuasai pemerintahan desa, padahal salah satu saudara mereka sendiri, kakak kandungnya, adalah Kaur Pembangunan di desa ini,” tambahnya.
BLT Berbasis Data, Bukan Suka-suka
Terkait isu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2021 dan 2022, Belwawin menjelaskan bahwa seluruh proses pendataan dilakukan berdasarkan mekanisme resmi dan diverifikasi sesuai kriteria penerima manfaat.
“BLT itu hak masyarakat dan datanya jelas. Satu saja orang yang tidak menerima haknya, saya bisa dipidana. Jadi tuduhan bahwa dananya digunakan untuk makan minum atau pengembalian pinjaman adalah murni rekayasa,” tegasnya.
Kades juga menantang orang-orang yang menuding, agar berani meminta laporan ke Inspektorat Tanimbar jika ingin mengetahui pengelolaan dana desa secara jelas.
“Kami terbuka. Silakan cek di Inspektorat. Jangan bikin cerita bohong seolah-olah tahu segalanya,” pungkasnya.
Yang Hilangkan Dana, Justru Mereka
Tak hanya membantah, Belwawin juga mengungkapkan fakta mengejutkan. Ia membocorkan nama Falentinus Batilmurik, mantan purnawirawan polisi yang juga warga desa menggelapkan dana pajak desa sebesar 16,7 juta.
Kejadiannya tahun 2019, Bendahara Desa sempat lupa membawa dana pajak desa yang telah dipisahkan dengan rapi dan dibungkus dengan lakban. Karena lupa, ahirnya dana 40 juta lebih ini dititipkan ke Falentinus yang hendak ke Saumlaki untuk diserahkan ke Pemdes. Padahal yang bersangkutan malah menghilang satu minggu. Setelah kembali, dana tersebut sudah berkurang Rp 16,7 juta.
“Saat itu, Pemdes sudah lapor ke Polsek Wuarlabobar. Tapi karena kami berpikir kekeluargaan, laporan itu dicabut. Sudah kami minta dengan semua cara, tapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan dari 2019 sampai sekarang. Dulu pakai uang pajak, sekarang malah tuduh kami lewat berita di media. Aneh kan?” jelas Belwawin.
Selain itu, mantan anggota BPD, Yeri, juga disebut ikut berperan dalam membentuk opini negatif terhadap desa.
“Yeri itu mantan BPD, dia tahu semua mekanisme. Sampan Nelayan berupa Bagan itu, bantuan Perikanan ke Gereja. Saya tidak punya hak untuk mencampuri, saya dipaksa untuk menandatangani dokumen serah terima barangnya, tapi saya menolak. Tapi sudahalah, kalian ini seperti dendam pribadi. Memang sudah sejak lama mau hancurkan pemerintahan desa,” ujar Kades.
Saya Cinta Masyarakat
Di akhir pernyataannya, Kanisius Belwawin menegaskan bahwa dirinya bekerja dengan hati demi rakyat, dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyalahgunakan kewenangan.
“Saya ini cinta masyarakat saya. Mereka semua keluarga saya. Tidak mungkin saya menyusahkan mereka. Yang bilang saya seperti itu, mungkin mereka yang sebenarnya punya masalah dengan hati mereka sendiri,” ucapnya penuh emosi.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pemberitaan yang belum tentu benar, dan tetap menjaga kerukunan serta mempercayakan semua proses pengawasan kepada lembaga resmi negara. (MAL)
