Saumlaki, Ambontoday.com – Polemik pembangunan jembatan di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali mencuat setelah rencana pembangunan infrastruktur yang dijanjikan selesai sebelum Paskah hingga kini belum terealisasi. Minggu, (15/3/2024).
Warga menilai pemerintah desa belum menunjukkan langkah nyata untuk menindaklanjuti kebutuhan infrastruktur yang selama ini dianggap vital bagi aktivitas masyarakat di wilayah RT 6.
Jembatan sederhana yang selama ini digunakan warga disebut berada dalam kondisi memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas setiap hari.
Padahal sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu telah melakukan kunjungan ke Desa Wowonda dan bertemu pemerintah desa serta tokoh masyarakat untuk membahas penyelesaian pembangunan jembatan.
Pertemuan yang berlangsung di balai desa itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memediasi perbedaan pandangan yang muncul antara masyarakat dan pemerintah desa terkait rencana pembangunan infrastruktur tersebut.
Namun hingga pertengahan Maret, warga mengaku belum melihat tanda-tanda dimulainya pembangunan jembatan yang telah lama menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat.
Tokoh masyarakat Wowonda, Moses Maresyembun, mengatakan kondisi jembatan saat ini semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan risiko bagi warga yang setiap hari melintas di lokasi tersebut.
Menurut Moses, pada Sabtu, 14 Maret sekitar pukul 12.00 WIT, tiga anak melintasi jembatan yang terbuat dari batang kelapa ketika salah satu batang penyangga tiba-tiba patah.
“Pada hari Sabtu sekitar pukul 12 siang tiga anak melintasi jembatan dan satu batang kelapa patah. Puji Tuhan mereka masih bisa menghindar sehingga tidak terjadi korban,” kata Moses.
Ia menjelaskan kejadian itu memperlihatkan kondisi jembatan yang sudah tidak layak digunakan dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah desa.
Sehari setelah kejadian tersebut, warga berencana membongkar jembatan untuk mencegah kemungkinan kecelakaan yang dapat membahayakan masyarakat.
Namun saat beberapa warga kembali melintas pada Minggu, 15 Maret, dua batang kelapa lain yang menjadi bagian dari struktur jembatan kembali patah.
Akibat kejadian itu, akses jembatan yang sebelumnya terdiri dari beberapa batang kelapa kini tersisa hanya dua batang yang masih digunakan warga untuk melintas.
Menurut warga, dua batang kelapa yang tersisa itu juga sudah lapuk dan diperkirakan tidak akan mampu bertahan lama jika terus digunakan sebagai jalur penghubung.
Moses Maresyembun mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat semakin khawatir karena jembatan masih menjadi satu-satunya akses yang digunakan warga di wilayah tersebut.
“Sekarang tinggal dua batang kelapa saja yang masih dipakai sebagai akses. Kondisinya juga sudah lapuk dan kemungkinan tidak akan bertahan sampai dua bulan lagi,” ujar Moses.
Ia menilai situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk segera membangun jembatan permanen agar keselamatan masyarakat tidak terus berada dalam risiko.
Menurut Moses, masyarakat juga mempertanyakan tindak lanjut pemerintah desa terhadap hasil mediasi yang sebelumnya dilakukan bersama pemerintah daerah.
“Dalam pertemuan di balai desa, Sekda sudah menyampaikan bahwa pembangunan jembatan harus segera dilakukan karena ini kebutuhan masyarakat,” katanya.
Moses menjelaskan dalam pertemuan tersebut Sekda juga memberikan arahan agar pembangunan jembatan tidak lagi menggunakan material kayu.
Menurutnya, arahan itu disampaikan agar jembatan yang dibangun memiliki konstruksi lebih kuat dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Namun ia mengaku menerima informasi bahwa pemerintah desa justru telah memesan material kayu untuk pembangunan jembatan.
“Sesuai arahan Sekda, pembangunan jembatan seharusnya tidak lagi menggunakan kayu. Tapi informasi yang kami terima justru Pemdes sudah memesan material kayu untuk pekerjaan itu,” ujar Moses.
Ia mengatakan kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai konsistensi pemerintah desa dalam menjalankan hasil kesepakatan mediasi.
“Masyarakat tentu bertanya-tanya apakah arahan pemerintah daerah benar-benar dijalankan atau tidak, karena yang disampaikan saat mediasi berbeda dengan informasi yang berkembang sekarang,” katanya.
Moses juga menyebutkan pembangunan jembatan direncanakan menggunakan Dana Desa dengan alokasi anggaran sekitar Rp92 juta.
Namun hingga saat ini masyarakat mengaku belum melihat aktivitas pembangunan maupun tanda dimulainya pekerjaan di lokasi jembatan tersebut.
“Masyarakat hanya ingin ada kepastian. Kalau memang sudah ada anggaran, seharusnya pekerjaan bisa segera dimulai agar warga tidak terus berada dalam kondisi berbahaya,” kata Moses.
Warga berharap pemerintah desa segera memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan pembangunan jembatan dan langkah yang akan diambil untuk menjamin keselamatan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi kepada Pemerintah Desa Wowonda terkait perkembangan pembangunan jembatan masih terus dilakukan redaksi. (AT/NFB)
Komentar