JAKARTA – Pihak pemerintah telah merancang sejumlah dorongan keuangan bagi publik, termasuk potongan harga pada tagihan listrik serta dukungan finansial langsung dalam bentuk uang.
Tujuan dari insentif itu adalah untuk mempertahankan kemampuan konsumen dalam berbelanja serta merangsang ekonomi secara nasional, khususnya saat masa liburan sekolah pada juni-juli tahun 2025.
Pertama, ada potongan harga untuk layanan Transportasi yang meliputi diskon pada tiket kereta api, diskon pada tiket penerbangan, dan juga potongan biaya perjalanan laut saat musim liburan sekolah.
Kedua, penurunan tarif tol yang ditargetkan mencapai kira-kira 110 juta pengguna dan akan diberlakukan antara bulan Juni hingga Juli tahun 2025.
Ketiga, ada diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk bulan Juni dan Juli tahun 2025 yang dirancang khusus untuk 79,3 juta keluarga dengan kapasitas daya kurang dari 1.300 VA.
Keempat, penambahan alokasi dukungan sosial dalam bentuk kartusembako serta bantuan makanan yang ditujukan kepada sekitar 18,3 juta KPM pada periode Juni-Juli tahun 2025.
Kelima, ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja yang mendapatkan gaji kurang dari Rp3,5 juta atau dibawah UMP, dan juga termasuk guru honorer. Enam, perluasan skema potongan biaya asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk tenaga kerja pada industri berat.
keenam paket stimulan yang kini dalam proses penyelesaian dan direncanakan untuk dirilis pada tanggal 5 Juni 2025. Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menyatakan bahwa memberikan insentif ini mengindikasikan pemerintah mulai cemas tentang penurunan kemampuan konsumen untuk berbelanja.
“Hal ini menunjukkan ada ketakutan pemerintah tentang penurunan kemampuan pembelian penduduk,” ungkap Yusuf saat berbicara dengan Tribunnews pada hari Minggu, 25 Mei 2025.
Menurut dia, hal itu tidak dianggap sebagai bentuk insentif biasa, melainkan dapat dipandang sebagai tanggapan atas tekanan konsumsi dalam negeri yang belum juga membaik paling tidak sepanjang tahun lalu.
Yusuf menyatakan bahwa di kuartal kedua tahun ini hampir tak ada momentum musiman yang umumnya meningkatkan pengeluaran konsumen seperti halnya dengan bulan Ramadhan atau Idul Fitri.
Menurutnya, peluang untukperlambatankedepankan belanja rumah tangga cukup besar jika tanpa campuri tangan oleh pemerintah.Sinyaliniudahmunculkandalamdatapenjualannoterusanpadaretail.
“Sekalipun demikian, paket insentif tersebut tampaknya menjadi tindakan cepat guna mencegah penurunan drastis pada perkembangan ekonomi,” jelas Yusuf.
Menurutnya, keberhasilan dari insentif tersebut dalam meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat sepenuhnya tergantung pada seberapa cepat serta akurat pelaksanaannya.
Dukungan seperti subsidi gaji dan bantuan makanan dianggap dapat segera dirasakan manfaatnya.
“Tetapi, dorongan seperti PPN DTP untuk tiket penerbangan lebih banyak mencapai kalangan menengah hingga atas yang secara relatif tidak mengalami penurunan kemampuan membeli sebanding dengan mereka di golongan bawah,” jelas Yusuf. “Maka, dorongan seperti itu mungkin kurang berhasil bila maksudnya untuk meningkatkan konsumsi massal,” paparnya.
Tidak Bisa Memperkuat Kemampuan Pembelian
Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) Bhima Yudistira menganggap bahwa jumlah Ideal dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) harus sekitar Rp 1 juta untuk setiap karyawan dengan gaji sebesar Rp 3,5 juta per bulan.
“Secara ideal, 30% dari total tersebut atau sekitarRp 1 juta bagi mereka yang berpenghasilan Rp 3,5 juta per bulan. Apabila subsidi upah kurang dari Rp 600 ribu tiap bulannya, hal ini dapat membatasi pertumbuhan konsumsi keluarga,” ungkap Bhima saat ditemui oleh Tribunnews pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025.
Sayangnya, pihak berwenang mengumumkan bahwa bantuan sosial tunai untuk kali ini tidak akan setinggi selama masa pandemic Covid-19, di mana pada waktu tersebut mencapai angka Rp 600 ribu tiap bulannya.
Bhima menegaskan pula bahwa BSU harus disertai dengan regulasi kontrol atas biaya barang-barang esensial serta tarif transportasi dan hunian, agar kemampuan membeli karyawan tetap terpelihara.
Di samping itu, dianggap penting bagi pemerintah untuk melibatkan pekerja tidak formal supaya dapat berpartisipasi dalam program subsidi gaji ini.
“Belajar dari situasi selama pandemic COVID-19 lalu, pekerja informil tidak menerima subsidi gaji sebab pemerintah tetap mengacu pada database BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Bhima.
Di samping itu, Bhima menyarankan bahwa pemerintah harus mengimplementasikan potongan biaya listrik untuk para pengguna domestik yang memiliki kapasitas hingga 2.200Volt Ampere (VA).
“Dilanjutkannya diskon tarif listrik adalah hal yang baik selama mencakup golongan hingga 2.200 VA, tidak hanya di bawah 1.300VA,” ungkap Bhima.
Dia menyebutkan bahwa banyak keluarga berdaya listrik 2.200 VA sebenarnya ditempati oleh pengontrak dan asisten rumah tangga.
Mereka dikategorikan sebagai kelompok berpenghasilan sedang dan perlu mendapatkan bantuan dalam bentuk subsidi tarif listrik.
Bhima melihat uang yang umumnya digunakan untuk membeli token listrik, kini dapat dialokasikan lagi untuk keperluan lain seperti membeli pakaian, sepatu, serta membayar angsuran hutang.
“Begitu juga terjadi peredaran dana dalam masyarakat yang mendukung pertumbuhan pendapatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah tersebut,” jelas Bhima.
Ekonomi RI Melambat
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kuartal I tahun 2025 sebesar 4,87 persen.
Amelia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menyebut bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama tahun 2025. Nilai ini mencapai Rp 5.665,9 triliun menurut harga pasar saat itu, serta menjadi Rp 3.264,5 triliun jika disesuaikan dengan harga tetap.
“Maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kuartal 1 tahun 2025 mencapai 4,87%, apabila disbandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024 atau dari tahun ke tahun,” ungkap Amalia saat memberikan konferensi pers, Senin (5/5/2025).
Menurut data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I ternyata lebih lambat daripada kuartal IV-2024 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02 persen secara tahunan atau (year on year/YoY).
Amalia mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal IV tahun 2024 berkurang sebanyak 0,98 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi kali ini juga lebih rendah daripada triwulan I di tahun 2024, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,11% secara year-on-year (YoY).
“Kenaikan ini cukup lebih lambat dibandingkan dengan kuartal I tahun 2024 yang meningkat sebesar 5,11 persen,” terang Amalia.
Di sisi lain, Amalia mengatakan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan tren yang telah terbentuk pada tahun-tahun sebelumnya.
“Secara berturut-turut antar kuarter, pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2025 mengikuti tren serupa seperti periode-periode sebelumnya dimana tiap awal tahun yaitu kuarter pertama cenderung tetap berada di bawah angka dari kuarter keempat tahun sebelumnya,” jelas Amalia.
