Ambon today.com_AMBON — Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Far-Far, menyoroti rendahnya realisasi program dan kegiatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Pemerintah Kota Ambon yang hingga pertengahan triwulan kedua masih berada di bawah 30 persen.
Sorotan tersebut disampaikan usai rapat evaluasi bersama lima OPD mitra non-pengumpul, Rabu (20/5/2026), dalam agenda pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan OPD tahun anggaran berjalan.
Menurut Harry, sebagian besar realisasi anggaran saat ini masih didominasi belanja rutin seperti gaji dan hak pegawai, sementara program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan belum berjalan maksimal.
“Sebagian besar realisasi yang ada saat ini hanya berkaitan dengan program rutin seperti belanja pegawai dan hak-hak pegawai. Sementara kegiatan yang menyentuh pelayanan masyarakat dan pemberdayaan belum berjalan maksimal,” ujarnya.
OPD yang mengikuti rapat evaluasi tersebut di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Bagian Umum, dan Bagian Protokoler.
Selain mengevaluasi realisasi program, Komisi III juga menaruh perhatian serius terhadap penyelesaian piutang pihak ketiga tahun 2025. Berdasarkan laporan OPD, pembayaran kepada sejumlah mitra kerja pemerintah telah terealisasi lebih dari 60 persen.
Meski demikian, DPRD meminta Pemerintah Kota Ambon segera menuntaskan seluruh kewajiban tersebut guna menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan pihak ketiga.
“Kami berharap pemerintah kota memberikan atensi penuh agar seluruh piutang pihak ketiga dapat segera diselesaikan di triwulan dua ini,” kata Harry.
Komisi III turut menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut Harry, kebutuhan tenaga teknis bersertifikasi sangat penting untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Pelatihan tersebut rencananya akan difasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dan akan diperjuangkan dalam rapat badan anggaran.
Dalam rapat itu, Komisi III juga mengapresiasi layanan darurat 112 yang dijalankan Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran. DPRD meminta seluruh OPD lebih aktif mempublikasikan pelayanan dan kinerja melalui media sosial resmi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Menariknya, DPRD menemukan fakta bahwa 11 armada pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Ambon seluruhnya merupakan kendaraan hibah dan belum pernah dilakukan pengadaan secara mandiri.
“Sebanyak 11 armada damkar yang dimiliki pemerintah kota ternyata seluruhnya merupakan hibah,” ungkap Harry.
Atas kondisi tersebut, Komisi III berencana melakukan kunjungan lapangan guna mengecek kondisi armada pemadam kebakaran sekaligus mempertimbangkan penambahan armada baru untuk menunjang pelayanan masyarakat, terutama layanan darurat 112.
“Kalau memang diperlukan, tentu harus ada penambahan armada karena ini menyangkut kebutuhan mendesak dalam pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.( O.l )
