WAKILI. PJ. WALIKOTA STAF AHLI BID. EKONOMI PEM DAN KESRA OPENING SPEEC PADA RAKORNAS DAN KONFRENSI INTERNASIONAL ASPIKOM.

Share Kesemua teman anda....!

AMBON, PPID – Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) dan Konferensi Internasional Komunikasi ASPIKOM ke-4 diselenggarakan selama 2 hari (19/7/24 – 20/7/24) di Hotel Santika Ambon dengan Tema : Communication And Sustainability Of Small Island. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Pj. Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU.

Pj. Walikota Ambon dalam Opening Speech yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ronald H. Lekransy, memberikan apresiasi yang tinggi atas dipilihnya Kota Ambon sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan kegiatan Rakornas dan Konferensi Internasional ASPIKOM ke-4, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tinggi di maluku akan terus terbuka, adaptif dan menjadi kebanggaan Indonesia.

Dalam Opening Speech yang disampaikan dalam bentuk presentasi dengan tema : “Ambon dalam Perkembangannya di Era Digital“, Lekransy mengatakan bahwa Digitalisasi perkotaan sangat penting saat ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan itu penting dimulai dari bagaimana membangun pemerintahan yang smart atau good government. Teknologi yang dikembangkan dan hidup di dalam masyarakat harus sejalan dengan penyiapan kemampuan/SDM semua pihak sambil mendekatkan masyarakat pada kultur dan budaya yang ada sebagai warisan.

“Kekuatan kearifan lokal termasuk budaya dan adat istiadat adalah kekuatan ampuh untuk menangkal peredaran informasi yang negatif atau hoaks.”, tambah Lekransy.

Menurutnya, salah satu tantangan pemerinta Kota Ambon ditengah trasnformasi digital adalah bagaimana bisa menjaga ruang informasi media sosial yang sehat untuk dinikmati oleh Masyarakat di kota ini. Sehingga upaya bersama yang dilakukan pemerintah melibatkan, tokoh Masyarakat, tokoh agama, akademisi, media, raja/kades, lurah dan kelompok Masyarakat adalah kekuatan kita untuk menangkal informasi negative yang berkembang di ruang public akibat masifnya pemanfaatan media digital.

Baca Juga Berikut adalah versi berita serimonial dari rilis tersebut, dengan judul yang menarik: --- Pemkot Ambon Tegaskan Komitmen Penataan Pasar Batu Merah: Tidak Sekadar Menertibkan, Tapi Juga Mencarikan Solusi AMBON, 25 Juni 2025 — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan bahwa penataan Pasar Batu Merah merupakan bagian dari komitmen serius dalam 17 Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, khususnya pada prioritas ke-4. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, Rabu (25/6), dalam keterangan resminya kepada awak media. Lekransy menjelaskan bahwa kebijakan terkait Pasar Batu Merah telah melalui kajian yang matang dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan masyarakat, strategi penanganan, hingga dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. > “Penataan Pasar Batu Merah bukan keputusan yang diambil secara sepihak atau terburu-buru. Ini bagian dari strategi besar Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, lanjut Lekransy, secara konsisten menekankan bahwa penataan pasar harus tetap berpihak kepada rakyat, terutama para pedagang kecil. Maka dari itu, dalam proses penertiban ini, pemerintah juga memikirkan solusi jangka panjang dan alternatif tempat yang layak bagi para pedagang. > “Tidak mungkin pemerintah mematikan ekonomi masyarakat. Kita tertibkan, tapi juga harus beri solusi. Ini soal keberlangsungan hidup para pedagang,” ujar Lekransy. Ia menambahkan, Pasar Batu Merah telah eksis sejak lama dan berkembang secara alami bersama dinamika kawasan Batu Merah. Oleh karena itu, upaya penataan tidak bisa dilakukan secara instan atau represif, melainkan secara bertahap dan terukur. Saat ini, Pemkot Ambon mengambil langkah penataan, bukan penertiban dalam arti sempit. Pedagang dilarang menempati badan jalan, namun sementara waktu diberi ruang di trotoar hingga pembangunan pasar dan solusi permanen disiapkan. Lekransy juga meluruskan pernyataan yang sempat beredar di media sosial dan beberapa media lokal, terkait tudingan bahwa Wali Kota Ambon kurang berani dalam menangani persoalan Pasar Batu Merah. > “Ini bukan soal nyali. Pemerintah punya strategi. Penanganan pasar ini mempertimbangkan aspek sosial untuk menghindari konflik, aspek ekonomi agar ekonomi tetap tumbuh, dan aspek keadilan agar semua warga merasa diperlakukan setara,” katanya. Ia menegaskan bahwa Pemkot terbuka terhadap kritik dan masukan, namun mengimbau agar penyampaian di ruang publik tetap menjaga nilai-nilai budaya ketimuran dan mengedukasi masyarakat secara positif. Sebagai penutup, Lekransy berharap seluruh pihak, termasuk DPRD, bisa bekerja sama dalam semangat kolaborasi untuk menciptakan solusi terbaik bagi masyarakat Kota Ambon. > “Kami berharap penataan pasar ini tidak hanya menjadi solusi sesaat, tapi menjadi langkah berkelanjutan menuju kota yang lebih tertib, adil, dan sejahtera,” tutupnya. --- Jika Anda menginginkan versi cetak, infografis, atau teks untuk media sosial juga, saya bisa bantu menyusunnya.

Sementara itu Ketua ASPIKOM Dr. S. Bekti Istiyanto, menyampaikan ucapan terima kasih terima kasih kepada Pemerintah Kota Ambon, yang telah mendukung penyelenggaraan Rakornas ASPIKOM dan Konferensi Internasional Komunikasi ASPIKOM ke-4. Dan kami saksikan bagaimana ramahnya Masyarakat di Ambon, imbuhnya.

Konferensi internasional Komunikasi ke-4 ini menghadirkan Narasumber baik dalam maupun luar Negeri. Salah Satu Narasumber, Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si, Phd juga memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon yang berhasil membangun komitmen dengan Tokoh Agama/Masyarakat/Raja/Kades/RT/RW, agar bersama-sama menangkal misinformasi dan disinformasi yang beredar lewat Media Sosial di masyarakat. “Sehingga ruang media sosial tetap sehat, dan bisa dikonsumsi oleh semua lapisan usia. serta tidak berdampak disharmonisasi sosial.”, pungkasnya.(MCAMBON)

Posting Terkait

Berita Terkini

Hariani : Hasil Jajanan Takjil Tahun 2018 di Maluku Penuhi Syarat