Zaidna : PCR Beratkan Pelaku Perjalanan

Spread the love

AMBON, Ambontoday.com- Aturan melakukan perjalanan keluar Provinsi Maluku dengan harus mengantongi hasil PCR Swab dinilai sangat memberatkan serta menyusahkan para pelaku perjalanan.

Tak hanya soal biaya PCR swab saja, bahkan untuk mendapat pelayanan PCR swab saja sangat sulit. Akui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Zaidna bin Taher kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Ia mengatakan, terbatasnya PCR di Ambon, pelaku perjalanan tidak bisa melakukan perjalanan segera.

“Saya kedapatab di beberapa rumah sakit untuk swab PCR, semuanya tutup untuk PCR pelaku perjalanan, yang buka hanya di RS. Siloam,” ujarnya.

Dia mengaku, di beberapa rumah sakit yang dia kunjungi untuk menjalani swab PCR, semuanya tidak melayani. Hingga ke Rumah Sakit (RS) Valentine, dia mendapat tanggapan bahwa PCR yang tersedia hanya untuk orang sakit dan yang terkonfirmasi Covid.

“Yang dia temukan di RS. Siloam itupun harganya relatif mahal, yakni sebesar Rp.900 ribu. Sudah begitu, harus menunggu hingga lima hari baru bisa mendapatkan hasil swab PCR, itu pun jika hasilnya negatif baru bisa melakukan perjalanan,” ucapnya.

Ada juga yang harganya Rp 1,2 juta, dan hasilnya bisa diperoleh setalah satu jam menjalani swab. “Jadi kalau mau langsung di swab dan mendapatkan hasilnya lebih cepat, maka harganya Rp.1,2 juta. Itu kalau positif, bisa berangkat. Tapi kalau negatif, yah tidak bisa berangkat,” ungkapnya.

Menurutnya, persyaratan perjalanan keluar Maluku sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro oleh pemerintah memang baik dalam menekan tingkat penyebaran Corona. Namun, setidaknya pemerintah kota juga harus menyiapkan fasilitas pelayanan yang mudah bagi masyarakat.

Setelah membuat aturan, pemerintah kota harus menyiapkan segala sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat, seperti PCR.

Baca Juga  KAPOLRES MBD PIMPIN UPACARA SERTIJAB Tiakur,- Kapolres maluku barat daya AKBP Budi Adhy Buono SH, SIK, MH., Memimpin upacara seraterima jabata (sertijab) dan secara langsung menkuhkukan 4 pejabat perwira polres maluku barat daya bertempat di Lapangan mako polres maluku barat daya ,sabtu (20/03/21). Dalam sambutan kapolres Maluku barat daya AKBP Budi Adhy Buono SH, SIK, MH., bahwa, mutasi atau perpindahan personil itu adalah hal yang biasa di organisasi polri, fungsingnya adalah untuk reodelisasi ataupun permejeng peremajaan personil polri. Dirinya minta agar tunjukan yang terbaik, baik itu pejabat lama maupun pejabat yang baru, selaku pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama yakni, kasat lantas,kapolsek babar timur, kapolsek wetar, yang telah medidikasikan dirinya untuk mengabdi kepada polres MBD. "Lanjud adhy" untuk pejabat baru selamat bertugas dan anda sekarang bagian dari polres maluku barat daya dan saya minta segera kenali lingkungan anda wilaya anda agar anda dapat melajsanakan tugas secara maksimal dan sebaik-baiknya. "Namun" Bagi para pejabat baru dan rekan-rekan bahwa di masa kepimpinan kapolri yang baru banyak program- program naupun kegiatan yang harus di laksanakan pada 100 hari kerja kapolri dan kita sama-sama tau ada berapa tranformasi polri menuju polri yang prefesi yakni , tranformasi dan organisasi, transformasi opradional, transfomasi pelayanan publik, transformasi pengawasan internal , dan ini akan menjadi tangung jawab kita semua dan rekan-rekan jajaran polres MBD harus paham semua karena program ini sudah berjalan . Selain itu buono meminta kita semua mengikuti dinamika yabg berkembang baik itu informasi secara intenasional,nasional, regional, maupun lokal, ini dapat memudahkan kita untuk mendaoatkan informasi, agar kita paham apa yang jejakkan penerintah atau pimpinan kita. "Kapolres" berharap dengan adanya momen ini menjadi percun bagi kita, Untuk selalu membuat terbaik dan pengabdian kita terhadap institusi polri tercinta, dan semoga apa yang sudah kita perbuat dan laksanakan menjadi ladang ibada bagi kita semua, harapnya.

Pemkot harus menyiapkannya sebanyak mungkin. Pelayanan PCR bagi pelaku perjalanan juga harus tersendiri, tidak perlu lagi diserahkan ke pihak ketiga.

“Itu supaya masyarakat tidak perlu lagi ke rumah sakit swasta dengan biaya yang mahal. Karena yang ada sekarang ini memberatkan masyarakat, baik dari sisi biayanya maupun ketersediaan PCR,” ungkapnya. (AT-009).