Ambon Hadapi Tekanan Fiskal, Wali Kota Tegaskan Pemerintahan Tetap Berjalan

Ia menekankan, usia Kota Ambon yang telah mencapai lebih dari 450 tahun menjadi bukti bahwa kota ini mampu beradaptasi menghadapi berbagai tantangan. Pernyataan tersebut disampaikan Wattimena usai memimpin Apel Pagi Pemerintah Kota Ambon, Senin (5/1/2026). “Pemerintah Kota Ambon sudah ada 450 tahun.

Tidak mungkin kita terpuruk hanya karena situasi hari ini. Yang penting adalah bagaimana kita menyesuaikan diri, termasuk penyesuaian fiskal, agar kinerja pemerintahan tetap berjalan,” ujar Wattimena. Ia menjelaskan, salah satu langkah adaptasi yang dilakukan adalah penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk penerapan work from home (WFH), menyusul adanya penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Kebijakan ini tidak permanen, hanya bentuk adaptasi terhadap kondisi keuangan saat ini,” jelasnya. Menurutnya, penyesuaian tersebut tidak akan mengganggu kinerja kelembagaan maupun pelayanan publik. “Pelayanan publik dan administrasi pemerintahan tetap berjalan.

Meski jumlah pegawai yang hadir setiap hari berkurang, kualitas pelayanan tidak akan menurun,” tegasnya. Selain faktor fiskal, keterbatasan sarana perkantoran juga menjadi alasan penyesuaian pola kerja. “Jumlah pegawai bertambah, sementara kantor belum representatif.

Bahkan ada pegawai yang belum memiliki tempat duduk,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Wattimena menyinggung persoalan pelayanan air bersih di sejumlah wilayah, termasuk Negeri Batu Merah. Ia menegaskan Pemkot Ambon siap mengambil alih pengelolaan jika pelayanan tidak berjalan optimal.

Terkait ketertiban kota, Wali Kota menegaskan konsistensi penertiban pedagang di Terminal A. “Terminal besar diperuntukkan untuk aktivitas terminal, bukan perdagangan. Kebijakan ini tidak akan berubah,” katanya.

Ia juga menegaskan sikap tegas terhadap parkir liar dan ilegal di luar zona resmi. Ke depan, Pemkot Ambon akan meningkatkan penindakan dengan melibatkan aparat kepolisian. “Parkir di luar zona resmi adalah ilegal.

Jika perlu, pelanggaran ini akan diproses secara pidana,” tegas Wattimena. Ia berharap, langkah penyesuaian fiskal dan penegakan aturan tersebut dapat menjaga stabilitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon.( o. l )