Ambon today.com_Ambon — Bodewin M. Wattimena menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam memperkuat pemenuhan hak asasi manusia (HAM) melalui kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan sosial, dan berpihak kepada kelompok rentan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan inter-meeting penilaian hak asasi manusia terhadap Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2026 yang dihadiri tim Komnas HAM Republik Indonesia di Ambon.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Ketua dan jajaran tim penilaian Komnas HAM RI yang hadir di Kota Ambon. Menurutnya, kehadiran tim Komnas HAM menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Ambon untuk terus meningkatkan tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai HAM dalam pembangunan daerah.
“Kehadiran Ibu Ketua dan jajaran merupakan sebuah kehormatan besar bagi kami. Ini memberikan semangat bagi Pemerintah Kota Ambon untuk terus meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menumbuhkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah pembangunan daerah,” ujar Wattimena.
Ia menekankan bahwa pemenuhan HAM harus diwujudkan melalui berbagai sektor pembangunan, mulai dari penyediaan lapangan kerja yang layak, pelayanan publik yang berkualitas, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan.
“Peningkatan pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang berkualitas, lingkungan hidup yang baik, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus kita wujudkan di Kota Ambon. Demikian pula hak kaum disabilitas, kelompok rentan, hingga hak atas rasa aman dan keadilan sosial,” katanya.
Menurut Wattimena, kegiatan penilaian HAM tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus instrumen penguatan kapasitas bagi Pemerintah Kota Ambon dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan pelayanan publik telah berjalan sesuai prinsip-prinsip HAM.
Ia berharap melalui proses penilaian tersebut, Pemerintah Kota Ambon dapat memperoleh berbagai rekomendasi dan masukan strategis dari Komnas HAM RI guna memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah ke depan.
“Kami membutuhkan rekomendasi dan pendampingan dari tim penilaian Komnas HAM Republik Indonesia agar dapat memenuhi berbagai kriteria yang dibutuhkan. Dari proses ini, kami ingin mengidentifikasi apa saja yang masih kurang dan harus terus diperbaiki,” ujarnya.
Wali Kota juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah harus mampu menjangkau masyarakat yang selama ini tertinggal, terpinggirkan, maupun mengalami diskriminasi sosial.
“Kami akan terus berupaya agar setiap keputusan melalui kebijakan dan program pembangunan dapat menyasar mereka yang tertinggal, terpinggirkan, ataupun mengalami diskriminasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon agar mengikuti proses penilaian secara serius dan aktif menyediakan data yang dibutuhkan oleh tim Komnas HAM RI.
Menurutnya, ketersediaan data menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi capaian maupun kekurangan pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan HAM.
“Saya berharap seluruh pimpinan perangkat daerah memahami apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus ditinggalkan ke depan. Kita juga harus semakin responsif dan aktif memberikan data yang dibutuhkan Komnas HAM,” katanya.
Wattimena menambahkan, proses penilaian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah daerah, melainkan sebagai bagian dari evaluasi dan upaya perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada hak-hak masyarakat.
“Setiap penilaian bukan untuk mencari kesalahan ataupun kekurangan kita, tetapi menjadi upaya memperbaiki semua hal yang masih kurang. Karena itu, memperbaiki diri menjadi komitmen kami dalam semua aspek pembangunan,” tutupnya.( O.l )
