Gerak Cepat Pemerintahan Fakhri Vito Membusuk.
Oleh. Osama Rumbouw
Aktivis Mahasiwa
Maluku adalah Daerah yang luas lautnya melampaui luas daratan, provinsi dengan geografis Kepulauan menjadi takdir bagi masyarakatnya untuk bergantung pada laut. Terutama pada transportasi antar pulau.
Transportasi laut sangat penting di Maluku karena wilayahnya yang terdiri dari banyak pulau. Konektivitas antar pulau sangat bergantung pada transportasi laut, baik untuk distribusi barang, penumpang, maupun mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Transportasi Laut bagaikan pembuluh darah bagi akses lintas pulau, disana bukan sekedar perihal infrastruktur pembangunan, melainkan bergantungnya nasib masyarakat pesisir dan harapan anak muda daerah yang mimpinya terkubur.
Transportasi laut sebagai alat vital pendistribusian barang, peningkatan distribusi barang berupa komiditas pokok untuk memastikan ketersediaan barang di seluruh wilayah. Pun juga menjadi indikator penting bagi pembangunan ekonomi, sebab konektivitas laut yang baik sudah tentu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, hal tersebut juga dapat membuka akses pasar serta mendukung inklusifitas perekonomian masyarakat lokal lewat pedangang asongan dan lain lain.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui dinas perhubungan harus membuka mata untuk menentukan kebijakan yang berkeadilan, sebab daerah semacam Kabupaten Seram bagian timur, kec gorom timur desa kotasirih bertahun-tahun hidup tanpa perhatian negara lewat pemerintah daerah, disana terdapat pelabuhan tol laut (Feri) yang terbengkalai hampir 10 tahun. Hal ini menjadi pertanyaan khusus kepada pemerintah daerah terkait pelabuhan yang tak terpakai, bukankah pulau gorom juga bagian dari Maluku.?
lantas mengapa dari kepala daerah ke kepala daerah lainnya infrastuktur pelabuhannya masih terbengkalai tak terpakai?
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai pengelola pelabuhan Veri gorom tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerusakan akibat terbengkalainya pelabuhan tersebut. Jika hal ini terus diabaikan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait maka kami atas nama mahasiswa dan masyarakat Pulau Gorom tidak segan-segan melakukan aksi protes sebagai bentuk sikap tegas kami kepada pemerintahan yang acuh terhadap daerah kami. Kami masyarakat Pulau gorom memiliki hak atas pembangunan yang konstruktif dan berkeadilan. (***)
..
