Bula, Ambontoday.com.- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dinilai diskriminatif dalam pemberian bantuan berupa sarana prasarana (Sarpras) perikanan kepada masyarakat nelayan di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jahdi Marasabessy, S.Pi, M.MP.
Dirinya merasa kecewa atas kebijakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku yang dari sisi bantuan sarana prasaran (Sarpras) lebih banyak memperhatikan kabupaten-kabupaten lain di Maluku, terutama Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara, sementara perhatian untuk kabupaten SBT dirasa sangat kurang, meskipun setiap kali selalu dilakukan Musrembang serta penyampaian proposal akan tetapi DKP Kabupaten SBT selalu dianaktirikan.
“Selaku pimpinan di Dinas kabupaten pihaknya sadar banyak keterbatasan pendanaan oleh DKP Provinsi tetapi dalam perhatian kepada seluruh kabupaten/kota harus dilihat berimbang.
Jujur saya mau katakan kalau dari sisi sarana prasarana bantuan, SBT kurang berimbang, Saya mau bilang batuan lebih banyak ke Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, sementara SBT kurang samasekali.
Kabupaten SBT hanya disisipi apabila ada hal- hal tertentu saja sehingga tujuan programnya tidak efektif,” Marasabessy.
Dirinya mengatakan, setiap musrembang pihaknya mengusulkan bahwa jika SBT dianggap sama dengan kabupaten-kabupaten maka baiklah sarana dan prasarana tangkap yang diusulkan oleh pihaknya jika ada penyaluran maka harus diporsikan yang sama bagi seluruh kabupaten termasuk Kabupaten SBT.
“Biar adil bantuan semacam itu harus diporsikan, tapi yang terjadi tidak demikian. Memang kondisi dunia sekarang saya bisa pahami itu tapi sebenarnya dalam konteks-konteks itu harus dilihat berimbang.
Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kepemimpinan kepala UPTD saat ini bisa memperhatikan hal-hal tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam pengembangan potensi kelompok perikanan di SBT tidak hanya ansih menyiapkan sarpras tapi lebih dari itu harus melaksanakan kegiatan kegiatan yang sifatnya inklusi artinya bahwa harus memastikan peran perempuan, peran pemuda, peran nelayan itu harus dilibatkan dalam pengolahan hasil.
Secara khusus untuk kegiatan pembinaan bagi ibu-ibu nelayan yang dilakukan oleh UPTD dinas Perikanan di SBT sudah ada dan pihak kabupaten menyambut baik dan menindaklanjuti sebab ke depan DKP kabupaten SBT juga memiliki program serupa terkait dengan usaha-usaha kecil itu.
“Jadi kami berharap tidak bisa sampai di sini saja tapi mudah-mudahan dengan terbentuknya kelompok pengolahan yang dibentuk oleh UPTD itu akan ditindaklanjuti lagi dengan kelompok-kelompok usaha kecil yang lain yang melibatkan unsur pemuda, kelompok perempuan dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat,” jelas Jahdi.
