Ambon, Ambontoday.com– Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bekerjasama dengan Satua Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Maluku menggelar Talkshow dengan tema mengembangkan sektor jasa keuangan secara sehat dan bebas pungutan liar di Provinsi Maluku.
Turut Hadir dalam pelaksanaan kegiatan Talkshow antara lain Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Maluku, Inpektur Pengawas Polda Maluku, Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, BPJS Kesehatan Cabang Ambon.
“Perkembangan kegiatan usaha sektor jasa keuangan di Maluku yang semakin meningkat perlu disertai dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan bersih dari Pungli sehingga dapat membantu pemerintah untuk menekan ekonomi biaya yang tinggi dapat mengganggu tingkat efisien dan daya saing industri khususnya usaha produktif,” kata Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Bambang Hermanto dalam Sambutannya yang berlangsung di Hotel Swissbell, Kamis (8/2/2018).
Menurut Hermanto, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi secara utuh mengenai pungutan liar sehingga lembaga jasa keuangan yanag ada dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar serta bersih dari Pungli.
Maka itu, diharapkan lewat kegiatan ini dapat ditemukan penyamaan presepsi antara Satgas Saber Pungli dan Industri Jasa Keuangan mengenai praktek Pungli sehingga praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat dapat dihindari oleh lembaga jasa keuangan. “Lewat semuanya itu masyarakat juga memerlukan informasi yang valid mengenai praktek-praktek pungli sehingga masyarakat tidak keliru dalam menilai atau menyamakan biaya-biaya dalam memperoleh akses ke lembaga keuangan sebagai pungli,” katanya.
Hermanto menambahkan, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan per Desember 2017 di Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp11,17 triliun atau tumbuh sebesar 14,02% (yoy). “Pertumbuhan tersebut tercatat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang sebesar 8,35% yoy menjadi Rp4.782 Triliun pada Desember 2017,” tuturnya.
Sedangkan, Dana Pihak Ketiga perbankan di Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp12,91 triliun atau tumbuh sebesar 5,76% yoy, dan secara nasional Dana Pihak Ketiga perbankan pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp5.289 triliun atau tumbuh 9,35% yoy.
“Sepanjang tahun 2017 juga diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah entitas LUK di Provinsi Maluku sebanyak 7 (tujuh jaringan kantor yang terdiri dari 2 Bank umum yaitu Bank Panin Dubai syariah dan Bank Mandiri Taspen, 2 Perusahaan Perasuransian yaitu PT Asuransi Jiwa Bumi Putera dan PT Bhineka Life Indonesia serta 3 Perusahaan Pembiayaan yaitu PT Sinar Mitra sepadan, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT Indomobil Finance Indonesia,” jelasnya.
Lanjutnya mengungkapkan, Perkembangan kondisi bisnis yang positif ini perlu didukung semua pihak termasuk salah satunya dengan menciptakan pelayanan yang bebas pungli baik dari pelayanan swasta maupun pelayanan publik oleh pemerintah maupun instansi vertikal.
Selain itu, dengan adanya Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik harus menjadi panglima dalam menjalankan kegiatan operasional dan pelayanan.
“Sebagai pelaku industri jasa keuangan yang ada di Provinsi Maluku, marilah senantiasa kita membangun optimisme bersama dan lebih proaktif dalam upaya memacu pertumbuhan bisnisnya yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Maluku,” pinta Hermanto. (AT-009)
