Ambontoday.com, Secara sederhana, komunikasi publik dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah membentuk pandangan, menyampaikan informasi, atau memengaruhi tindakan masyarakat agar mendapatkan respons yang positif. Berbeda dengan komunikasi antar pribadi yang bersifat pribadi, komunikasi publik terjadi di ruang terbuka dan melibatkan audiens yang beragam, baik secara demografis maupun ideologis.
Proses ini bisa dilakukan melalui berbagai jenis media, baik yang tradisional maupun yang modern seperti televisi, radio, jejaring sosial, atau ruang diskusi umum. Sering pula tokoh masyarakat, instansi pemerintah, kelompok organisasi, atau para aktivis menggunakan sarana ini untuk menyampaikan gagasan, kebijakan, atau ajakan partisipasi.
Komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dengan nuansa politik perlu disusun secara strategis, jujur, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Setiap pernyataan dari pejabat negara memiliki makna politik, sehingga cara penyampaian dan isi pesan tidak boleh hanya bersifat retoris atau sekadar untuk membangun citra.
Komunikasi jenis ini harus didasarkan pada data yang dapat diverifikasi, menggunakan bahasa yang bersifat inklusif, serta menghindari istilah-istilah yang bersifat memecah belah atau memperkuat perpecahan. Terlebih lagi, masyarakat saat ini semakin sadar akan politik dan memiliki akses yang luas terhadap informasi, sehingga komunikasi yang tidak hati-hati dapat dengan mudah menimbulkan penolakan.
Pemerintah juga perlu mampu menyampaikan visi serta dampak kebijakan secara jelas agar masyarakat dapat memahami tujuan perubahan yang diinginkan. Tanggapan terhadap kritik dan harapan rakyat harus menjadi bagian dari cerita yang disampaikan, bukan dihindari, karena komunikasi politik yang baik adalah komunikasi yang menciptakan ruang dialog.
Pertama-tama, komunikasi publik pemerintah perlu selalu konsisten dalam nilai dan kepribadian, mencerminkan integritas serta komitmen terhadap keadilan sosial. Dalam hal ini, komunikasi bukan hanya sarana penyampaian informasi, tetapi juga alat pembentuk kepercayaan dan legitimasi demokratis.
Saya mengumpulkan beberapa pernyataan dari pejabat yang menimbulkan kontroversi dan menunjukkan kelemahan dalam komunikasi publik. Mulai dari Hasan Nasbi yang menyatakan “kepala babi lebih baik dimasak sajaSaat merespons ancaman terhadap media; Sri Mulyani mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen harus sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah; Nusron Wahid menyatakan bahwa tanah tidak dimiliki individu, melainkan negara; Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa peristiwa Mei 1998 bukanlah pelanggaran HAM yang berat; hingga Natalius Pigai yang menyarankan peningkatan anggaran kementerian dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Ada juga Yandri Susanto yang menggunakan kop dan stempel resmi Kementerian Desa untuk undangan acara haul orang tuanya. Semua hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik belum menjadi prioritas utama dalam birokrasi.
Pertanyaannya adalah, mengapa banyak pejabat publik tidak memahami komunikasi publik secara etis dan penerapannya di lapangan? Apakah karena mereka cenderung memandang komunikasi hanya sebagai prosedur administratif biasa? Padahal, kami para pengajar komunikasi mengetahui bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan bagian dari komunikasi politik yang bersifat resmi dan strategis, dengan tujuan menciptakan kepercayaan serta legitimasi di mata masyarakat.
Komunikasi publik bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh dan dijawab dengan santai, seperti pertanyaan “lemari pakaian apa yang kau gunakan hari ini?dalam konten “Citayam Fashion Week.””Atau secara sederhana disebut “anak jaksel”, yang bertanya “Jadi, apa suasana hari ini?Hanya ingin bertanya tentang kegiatan hari ini.
Semua orang tahu, isu yang serius, terutama yang bersifat politik memerlukan jawaban yang bertanggung jawab, berdasarkan data, serta etis. Bahkan untuk isu yang kecil sekalipun, pejabat negara sebaiknya tetap merespons dengan sopan, komunikatif, sesuai konteks, dan tetapfriendlyatau jawaban yang hangat dan ramah.
Dalam proses komunikasi, yang diperlukan adalah umpan balik yang bersifat konstruktif dan memperkuat makna. Atau mungkin, banyak kementerian belum memiliki divisi komunikasi publik yang mumpuni, yang mampu menciptakan narasi yang kuat untuk para menteri mereka. Akibatnya, respons terhadap media cenderung spontan, defensif, dan tidak terorganisir.
Saya tidak memahami secara detail struktur birokrasi pemerintahan, tetapi memiliki divisi komunikasi publik di kementerian merupakan kebutuhan strategis yang tidak boleh dikesampingkan. Jabatan ini sebaiknya tidak hanya diisi oleh ASN yang hanya mengerti cara menggunakan kamera, mengelola media sosial, atau menyusun pernyataan pers. Pelaku posisi ini seharusnya juga menguasai komunikasi strategis, memahami komunikasi politik, serta mampu mengubah data menjadi narasi yang relevan dan berdampak.
Di sisi lain, para menteri juga harus menghilangkan sikap egois sebagai pejabat yang tidak bisa dikritik, dan mulai menerima saran dari divisi komunikasi publik dengan rendah hati. Divisi ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan dan masyarakat, memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan tidak hanya benar, tetapi juga mudah dipahami, diterima, serta memiliki dampak sosial yang nyata.
Tanpa adanya divisi komunikasi publik yang kuat dan pejabat yang mampu berkomunikasi secara efektif, kebijakan yang baik bisa gagal akibat kesalahpahaman, penafsiran yang salah, atau bahkan penolakan dari masyarakat yang sebenarnya dapat dihindari melalui narasi yang tepat. Dampaknya tidak hanya merugikan kementerian terkait, tetapi juga seluruh masyarakat.
Kita perlu terus mengingat bahwa penduduk Indonesia saat ini hampir mencapai 290 juta jiwa, dengan tingkat keragaman yang sangat besar—bukan hanya dalam hal budaya, agama, dan etnis, tetapi juga dalam pola pikir serta pandangan politik. Perbedaan latar belakang pendidikan, akses terhadap informasi, serta pengalaman sejarah dan kondisi lokal membentuk perspektif yang beragam terhadap isu-isu sosial dan kebijakan publik.
Departemen komunikasi publik juga bertugas menjaga konsistensi pesan, menciptakan citra lembaga, serta merespons perubahan sosial dan kritik dengan pendekatan yang konstruktif. Dalam ranah politik, komunikasi publik bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi bagian dari penguatan otoritas dan proses demokratisasi. Departemen ini perlu mampu menyusun narasi yang inklusif, penuh empati, dan berdasarkan data, serta menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan sifat audiens yang beragam. Di era digital, divisi ini menjadi ujung tombak dalam menghadapi penyebaran informasi palsu dan membangun kepercayaan masyarakat melalui saluran resmi maupun media sosial.
Pada akhirnya, ketidakoptimalan komunikasi publik bukanlah keadaan yang tetap dan tidak bisa diperbaiki. Justru, hal tersebut merupakan ruang strategis yang penuh dengan peluang untuk diubah kembali. Ketika komunikasi publik tidak mampu menyentuh masyarakat secara efektif, sering kali bukan karena kurangnya informasi, melainkan karena narasi yang lemah, rendahnya empati, atau tidak adanya pemahaman yang tepat terhadap audiens. Namun, semua hal tersebut dapat diperbaiki dengan pendekatan yang lebih reflektif, partisipatif, dan berbasis data. Saya teringat ucapan Paul Watzlawick:We cannot not communicate.” (Net005)
