Ambon, ambontoday.com – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit dan masih tingginya angka pengangguran serta kemiskinan ekstrem di Maluku, aktivitas Tambang Rakyat Cinnabar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dinilai perlu diarahkan menjadi salah satu solusi ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Maluku Daerah Pemilihan Seram Bagian Barat (SBB), Zain Syaiful Latukaisupy, mengatakan keberadaan tambang rakyat tidak semestinya hanya dilihat dari sisi persoalan dan penertiban, tetapi juga dari sisi kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kawasan tersebut.
Menurut Latukaisupy, DPRD Maluku bahkan merencanakan kunjungan lapangan ke areal Tambang Rakyat Cinnabar pada Jumat-Sabtu untuk melihat secara langsung kondisi kawasan, aktivitas masyarakat, sekaligus berbagai persoalan yang selama ini terjadi.
“Prinsipnya, di masa sulit seperti sekarang ini, ketika masih banyak masyarakat yang menganggur dan kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan di Maluku, maka tambang Cinnabar harus bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat,” kata Latukaisupy kepada Siwalima.
Namun, ia menegaskan, kepentingan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan keselamatan kerja dan ketertiban.
“Jangan karena kepentingan ekonomi kemudian keselamatan diabaikan. Kita ingin masyarakat bisa bekerja, tetapi bekerja dengan aman, tertib dan sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Latukaisupy menilai penutupan sementara kawasan Cinnabar harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Mulai dari pendataan penambang, penataan lokasi, pengawasan aktivitas hingga aspek keselamatan kerja.
Menurutnya, pemerintah dan DPRD harus mencari jalan keluar agar masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan, namun pada saat yang sama aktivitas penambangan tidak kembali menimbulkan korban jiwa.
“Yang kita cari adalah solusi. Masyarakat butuh makan, butuh pekerjaan dan butuh penghasilan. Karena itu, jangan hanya bicara tutup. Kita harus bicara setelah ditutup bagaimana masyarakat bisa hidup dan bagaimana tambang ini ke depan bisa ditata,” ujarnya.
Korban Saat Penutupan Jadi Pelajaran
Terkait peristiwa meninggalnya penambang saat proses penutupan kawasan Cinnabar, Latukaisupy menilai kejadian tersebut harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh masyarakat.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, korban tetap melakukan aktivitas di kawasan tambang meskipun telah ada perintah untuk mengosongkan lokasi.
“Pada saat kawasan sudah diperintahkan untuk dikosongkan, masyarakat harus taat. Kalau masih masuk dan melakukan aktivitas, tentu risikonya menjadi tanggung jawab masing-masing,” katanya.
Latukaisupy menilai peristiwa tersebut terjadi ketika larangan aktivitas dan pengosongan kawasan sedang diberlakukan. Karena itu, menurut dia, kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pentingnya keselamatan maupun aturan penertiban.
“Perintahnya jelas, kawasan harus dikosongkan. Kalau perintah itu ditaati, tentu risiko seperti ini bisa dihindari. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan tragedi serupa pada 2022 ketika dua penambang meninggal dunia setelah tertimbun di lokasi tambang.
“Jangan sampai kejadian 2022 terulang lagi. Kita tidak mau ada korban berikutnya hanya karena masyarakat mengambil risiko untuk bekerja di kawasan yang sementara sudah diperintahkan kosong,” ujarnya.
Tambang Harus Berpihak kepada Masyarakat
Latukaisupy menegaskan, DPRD tidak ingin kepentingan masyarakat penambang diabaikan. Sebaliknya, DPRD akan melihat langsung bagaimana aktivitas Cinnabar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, lingkungan dan keselamatan kerja.
“Kalau tambang ini bisa ditata dengan baik, kenapa tidak dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat? Katong punya masyarakat yang butuh pekerjaan. Jangan sampai potensi ekonomi yang ada justru tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap kunjungan lapangan DPRD nantinya dapat menghasilkan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi Cinnabar dan kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut.
“DPRD mau turun melihat langsung. Kita mau dengar masyarakat, kita mau lihat kondisi tambang dan kita mau mencari solusi. Jangan sampai masyarakat hanya disuruh berhenti, tetapi tidak diberikan jalan keluar,” tandasnya.
Latukaisupy menambahkan, penataan Cinnabar harus diarahkan pada konsep yang memberikan kepastian bagi masyarakat, sekaligus mencegah kecelakaan dan konflik yang berulang.
“Prinsipnya sederhana, masyarakat harus bisa hidup, masyarakat harus bisa bekerja, tetapi keselamatan harus menjadi yang utama. Kalau tambang ini memang menjadi sumber penghidupan masyarakat, maka mari kita tata supaya benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya. (AT/AM)
