Ambon today com_AMBON, 16 Juli 2026 – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengumumkan telah mengusulkan Robert Sapulette sebagai calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon definitif kepada Gubernur Maluku, setelah melalui proses seleksi terbuka yang berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam keterangannya di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (16/7/2026), Bodewin menjelaskan proses seleksi Sekda telah dimulai sejak 2 April 2026, mulai dari pembukaan pendaftaran, seleksi administrasi, hingga asesmen oleh tim asesor dari Kementerian Dalam Negeri.
Dari empat peserta yang mendaftar, tiga nama dinyatakan lolos ke tahap akhir, yakni Robert Sapulette, Steven Dominus, dan Gaspers. Ketiganya kemudian diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperoleh pertimbangan teknis dan seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekda.
“Ketiga calon memiliki kapasitas, integritas, dan memenuhi seluruh persyaratan. Namun sesuai aturan, pejabat pembina kepegawaian hanya dapat mengusulkan satu nama,” kata Bodewin.
Ia menegaskan, keputusan memilih Robert Sapulette didasarkan pada hasil seleksi, asesmen, serta pertimbangan terhadap kemampuan, pengalaman, kerja sama, dan integritas yang dimiliki.
Bodewin juga membantah adanya polemik terkait koordinasi dengan Gubernur Maluku. Menurutnya, penyampaian usulan kepada gubernur merupakan prosedur yang wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi teknis dari BKN.
Pelantikan Sekda definitif, lanjutnya, akan dijadwalkan setelah seluruh tahapan administrasi selesai, baik dalam waktu dekat maupun pekan depan.
“Harapan kami, Sekda yang definitif nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai perpanjangan tangan wali kota dan wakil wali kota, serta mampu membangun koordinasi yang solid dengan seluruh perangkat daerah,” ujar Bodewin.
Ia menambahkan, proses seleksi ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam menerapkan sistem seleksi jabatan yang terbuka, objektif, dan akuntabel, meski keputusan akhir tetap menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian.( O l )
