Dishub Bursel Inventarisasi Kerusakan Kapal Feri Tanjung Kabat dan Tanjung Tiram, Status Aset hingga Beban Utang Jadi Sorotan
BURSEL, AmbonToday. Com – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui Dinas Perhubungan mulai melakukan inventarisasi terhadap kondisi aset transportasi laut, khususnya kapal feri Tanjung Kabat dan Tanjung Tiram yang hingga kini belum dapat beroperasi secara optimal.
Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi kedua kapal yang telah lama terbengkalai, sekaligus untuk mengetahui tingkat kerusakan, kebutuhan pembiayaan perbaikan, serta kelayakan pengoperasiannya kembali bagi kepentingan masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan, Ridwan Nyio, menjelaskan bahwa persoalan kapal feri Tanjung Kabat tidak terlepas dari sejarah pengelolaan aset dan status badan hukum perusahaan yang diberikan tanggung jawab untuk mengelolanya.
Menurut Ridwan, kepada media ini di Namrole, Senin, 16/11/2026, mengatakan, sejak 2015 Pemerintah Daerah telah melimpahkan tanggung jawab pengelolaan aset tersebut kepada BUMD Bipolo Giding.
Namun, dalam perjalanannya, perusahaan yang bergerak di bidang usaha komersial tersebut menghadapi sejumlah persoalan, terutama menyangkut kemampuan pembiayaan operasional, audit keuangan, serta pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan.
Ia menjelaskan, perusahaan seharusnya sudah mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri. Akan tetapi, hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Salah satunya adalah belum adanya audit keuangan perusahaan yang menjadi dasar untuk mengetahui secara pasti kondisi keuangan, hasil usaha, maupun keuntungan yang diperoleh selama menjalankan aktivitasnya.
Selain itu, menurut Ridwan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada periode pemerintahan sebelumnya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Perusahaan ini harusnya sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Tetapi, karena belum pernah dilakukan audit dan RUPS, kita juga belum mengetahui secara pasti berapa besar keuntungan perusahaan," jelas Ridwan.
Ridwan juga mengungkapkan bahwa persoalan keuangan perusahaan semakin kompleks setelah munculnya beban utang docking kapal.
Ia menyebutkan, pada 2022 terdapat penyertaan modal pemerintah sebesar Rp600 juta. Sementara itu, kewajiban pembayaran docking kapal mencapai sekitar Rp750 juta.
Dengan demikian, akumulasi kedua komponen tersebut mencapai kurang lebih Rp1,35 miliar.
Beban tersebut kemudian menjadi persoalan tersendiri bagi pihak manajemen BUMD Bupolo Lalen khususnya dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan perusahaan.
Menurutnya, kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mengambil keputusan terkait kemungkinan pemberian penyertaan modal pemerintah pada periode pemerintahan saat ini.
Pemerintah daerah, kata dia, harus berhati-hati sebelum mengalokasikan tambahan modal, mengingat masih terdapat persoalan terkait status hukum, tata kelola, dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
Selain persoalan keuangan, Ridwan menjelaskan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap status badan hukum perusahaan.
Hal ini berkaitan dengan struktur kepemilikan modal yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan karena terdapat keterlibatan pihak ketiga dalam penyertaan modal.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda), termasuk penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Ridwan, persoalan tersebut menjadi salah satu aspek yang harus diselesaikan sebelum pemerintah mengambil langkah lebih jauh terhadap keberlangsungan perusahaan dan pengelolaan aset kapal feri.
Lebih lanjut, Ridwan mengatakan bahwa Bupati Buru Selatan La Hamidi telah mengarahkan Dinas Perhubungan untuk segera melakukan inventarisasi terhadap kondisi kerusakan aset kapal feri.
Sebagai tindak lanjut, telah disiapkan berita acara pemeriksaan atau inventarisasi aset yang ditandatangani oleh Direktur Bupolo Lalen bersama pihak terkait untuk menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya.
Pemerintah daerah juga merencanakan pelibatan pihak ketiga, yakni konsultan perencanaan, guna menghitung secara teknis besaran kerusakan dan kebutuhan biaya perbaikan kapal.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi bahan analisis untuk menentukan apakah kapal feri masih layak diperbaiki dan dioperasikan kembali atau justru membutuhkan langkah penanganan lainnya.
"Setelah hasil perhitungan kerusakan diperoleh, baru kita melakukan analisis kelayakan. Kita harus melihat apakah masih layak bagi pemerintah daerah untuk memiliki dan mengoperasikan kapal feri tersebut, serta bagaimana manfaat dan mudaratnya bagi masyarakat," ungkapnya.
Ridwan menegaskan, keputusan pemerintah tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan untuk mengaktifkan kembali kapal, tetapi harus mempertimbangkan kondisi teknis, kemampuan anggaran, dan manfaat pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.
Sementara itu, terkait kapal feri Tanjung Tiram, Ridwan mengakui bahwa sejak awal kapal tersebut juga belum difungsikan secara optimal.
Ia menyebutkan, persoalan pengelolaan yang belum berjalan maksimal sejak pemerintahan sebelumnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi kapal tersebut terus berlarut hingga saat ini.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan, pihaknya menemukan adanya persoalan pada bagian mesin kapal.
Ridwan mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat komponen atau perangkat sistem otomatis mesin yang disebut barcode yang sudah tidak berada di tempatnya.
Untuk memastikan kondisi kerusakan sekaligus mencari solusi teknis, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak PT Volvo, mengingat mesin kapal tersebut menggunakan mesin buatan Jerman dengan merek Volvo.
Rencananya, pihak Volvo akan diminta mengirimkan sekitar tiga orang mekanik untuk melakukan pemeriksaan teknis, mengidentifikasi kerusakan, sekaligus membantu mengaktifkan kembali mesin kapal agar dapat dilakukan proses docking.
"Kita sudah menghubungi pihak PT Volvo untuk membantu melihat kerusakan mesin sekaligus mengaktifkannya kembali. Pemerintah daerah juga telah berupaya memfasilitasi kedatangan sekitar tiga orang mekanik," jelas Ridwan.
Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala kebijakan efisiensi anggaran, terutama terkait pembiayaan kedatangan tenaga mekanik dari pihak Volvo ke Kabupaten Buru Selatan.
Ridwan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui Dinas Perhubungan tetap berupaya mencari solusi terhadap persoalan kedua kapal feri tersebut.
Menurutnya, inventarisasi dan pemeriksaan teknis menjadi tahapan penting agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi aset, besaran kerusakan, serta kebutuhan anggaran yang harus disiapkan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengelolaan aset daerah dilakukan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, hasil kajian nantinya diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan terhadap keberlanjutan pengelolaan kapal feri Tanjung Kabat dan Tanjung Tiram.
Persoalan ini sekaligus menjadi perhatian publik, mengingat keberadaan transportasi laut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta konektivitas antardaerah di Kabupaten Buru Selatan.
[ Nar'Mar ]
.
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Bawah Gunung Koja Kamis, Matahari FC dan Cakrawala FC Berbagi Angka, Matahari Pastikan Tiket 16 Besar
20 hours ago
BUPATI CUP U-23 BURSEL: Mada Putra FC Pastikan Tiket Babak 16 Besar Usai Taklukkan NBS FC 2-1
1 day ago
BUPATI CUP U-23: Mada Putra FC Taklukkan NBS FC 2-1, Ulima FC Berpesta Gol dalam Laga Eksebisi
1 day ago
PDI Perjuangan Bursel Gelar Aksi Merawat Pertiwi, Bersihkan Kawasan Wisata Pantai
2 days agoRekomendasi Untuk Anda
Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Resmi OJK Maluku Miliki Kantor
Respon Cepat DPRD Kepulauan Tanimbar Terkait Laporan Masyarakat
Hari Kedua Monitoring, Ketua TP PKK Kota Ambon Kunjungi Posyandu Teratai
Lolos Wakili Maluku di Ajang MasterChef, Farid Butuh Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Maluku
Pemuda Katolik Komcab KKT Nilai Pemda Diskriminatif terhadap Ormas Keagamaan