DPRD Ambon Dorong Percepatan Penetapan Raja di Tujuh Negeri

Ambon today. com_Ambon, 9 Juni 2026 – Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Sugiharto Soulisa, mendorong percepatan proses penetapan raja definitif di sejumlah negeri yang saat ini masih dipimpin penjabat (Pj) kepala pemerintahan negeri. Hal tersebut disampaikan Aris usai rapat bersama para pihak terkait di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, dari sembilan negeri yang saat ini dipimpin penjabat, dua negeri yakni Negeri Soya dan Negeri Hative Besar telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses penetapan raja. "Untuk Negeri Hative Besar, secara administratif sudah siap. Sementara Negeri Soya juga telah melakukan berbagai upaya dan tahapan yang diperlukan.

Musyawarah sudah selesai, tinggal melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan," kata Aris. Ia menjelaskan, tujuh negeri lainnya masih menghadapi sejumlah kendala yang sebagian besar bersifat internal. Karena itu, Komisi I DPRD Kota Ambon mendorong pendekatan yang lebih persuasif dan kekeluargaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat proses penetapan raja.

"Persoalan penetapan raja ini bukan hal baru. DPRD telah memberikan rekomendasi agar proses percepatan dapat dilakukan sehingga tidak berlarut-larut seperti yang terjadi selama ini," ujarnya. Menurut Aris, penyelesaian masalah di masing-masing negeri perlu dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan seluruh pihak terkait, termasuk keluarga mata rumah parentah dan unsur adat setempat.

"Kita harus melakukan pendekatan secara personal dan kekeluargaan. Dari hasil pembahasan tadi, terlihat bahwa sebagian besar persoalan memang bersumber dari internal masing-masing negeri," jelasnya. Ia menambahkan, terdapat pula negeri yang proses penetapan rajanya terkendala faktor usia calon yang diusulkan, sehingga membutuhkan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku.

Komisi I DPRD Kota Ambon berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk mempercepat proses penetapan raja definitif demi mendukung stabilitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di masing-masing negeri.( O. l )