Fraksi Golkar Tolak  Ranperda LPJ APBD Maluku Tahun 2022

Ambon, Ambontoday. com- Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku menyatakan sikap menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun 2022, untuk ditetapkan menjadi Perda. Hal itu dibacakan Ketua Fraksi Partai Golkar Anos Yeremias sebagai Juru bicara pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda LPJ Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku Rabu(3/8/2023).

Yeremias mengatakan penolakan yang dilakukan fraksi bukan tanpa alasan namun ada berbagai hal yang dilihat dalam kegagalan dan ketidakberhasilan antara lain Pertama, Pemindahan Ibukota Ke Makariki, Seram dan Percepatan Pembangunan Perkantoran Provinsi. Kedua, Rekruitmen PNS dan Pejabat berdasarkan Kompotensi dan Pertimbangan Keterwakilan Suku, Agama, dan Kewilayahan Ketiga, Penerpan Sistem e-government dan e budgeting untuk Transparansi dan percepatan Pelayanan Publik Keempat Harga sembako stabil dan murah Kelima, Mewajibkan perusahaan di Maluku mempekerjakan 606 anak Maluku Keenam, Biaya Pendidikan Gratis untuk SMU-SMK di Maluku Ketujuh, Kartu Beasiswa Maluku untuk Mahasiswa berprestasi yang kurang mampu Kedelapan Pembangunan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf Internasional Kesembilan Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh Kesepuluh, Kartu Maluku Sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit Kesebelas Pengembangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Kedua belas Pembangunan Smart City di pusat kabupaten/Kota di Maluku Ketiga belas Maluku Terang dengan Listrik masuk Desa Keempat belas Revitalisasi Lembag-lemaga adat . Selain itu Fraksi Golkar menilai bahwa perencanaan daerah yang telah disusun masih belum mencapai tingkat komprehensif dan integratif yang diharapkan. Selain itu keterpaduan dalam perencanaan masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Bahan terdapat ketidaklengkapan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan rencana-rencana tersebut hal ini menunjukkan kelemahan dalam menerjemahkan perencanaan yang menjadi tindakan nyata. "Kebijakan-kebijakan yang diambil sering kali berada di luar ranah perencanaan yang telah ditetapkan,"jelasnya  Anos melanjutkan apa yang disampaikan partai Golkar merupakan suara rakyat harus di jaga, penolakan ini adalah bukti Fraksi partai Golkar tidak goyah demi keadilan pertumbuhan dan kejayaan Maluku.(AT-009).