Kapolres BurseL: Rekomendasi Pansus DRPD Terkait Dana Pendidikan dan Kesehatan Ditangani Kejari Buru

BURSEL, AmbonToday. Com — Kapolres Buru Selatan, AKBP Andi P. Lorena, menjelaskan bahwa rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Buru Selatan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Buru.

Penjelasan tersebut disampaikan Andi P. Lorena kepada media ini seusai kegiatan coffee morning dan makan siang bersama wartawan di Rumah Makan Bunda Nabila, Namrole, Selasa (20/10/2026).

Dalam keterangannya, Kapolres menjelaskan bahwa rekomendasi Pansus yang berkaitan dengan sektor kesehatan, khususnya anggaran Keluarga Berencana (KB) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) KB, ditangani oleh pihak kejaksaan.

Sementara itu, rekomendasi Pansus terkait Dinas Pendidikan yang sebelumnya diarahkan kepada kepolisian juga sedang dalam penanganan Kejaksaan Negeri Buru.

Menurut Andi P. Lorena, kepolisian dan kejaksaan telah melakukan koordinasi untuk menentukan langkah penanganan terhadap sejumlah rekomendasi tersebut. Koordinasi itu dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan perkara.

Ia mengungkapkan, salah satu pertimbangan dalam koordinasi tersebut adalah adanya penyelidikan yang sedang dilakukan Kejaksaan Negeri Buru terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada periode 2021–2023 di lingkungan Dinas Pendidikan.

Perkara tersebut, menurut Kapolres, memiliki keterkaitan dengan rekomendasi Pansus DPRD sehingga penanganannya perlu dikoordinasikan antaraparat penegak hukum.

“Ketika APH mana yang sudah lebih dulu menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk menangani perkara itu, maka kita sama-sama memberikan kesempatan kepada APH yang telah lebih dulu menerbitkan surat perintah terkait penanganan itu,” jelas Andi P. Lorena.

Ia menegaskan bahwa koordinasi antaraparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan rekomendasi Pansus berjalan secara terarah, dengan mempertimbangkan institusi yang lebih dahulu menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap perkara terkait.

Berdasarkan penjelasan Kapolres tersebut, rekomendasi Pansus DPRD Buru Selatan yang berkaitan dengan sektor pendidikan maupun kesehatan saat ini berada dalam penanganan Kejaksaan Negeri Buru.

Dana Pendidikan dan Kesehatan Menjadi Perhatian Publik

Penanganan rekomendasi Pansus DRPD Buru Selatan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada dua sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan.

Anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, diperuntukkan bagi mendukung operasional satuan pendidikan dan menunjang proses belajar-mengajar. Sementara itu, anggaran KB dan BOK KB berkaitan dengan pelaksanaan program kesehatan serta pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat.

Karena itu, dugaan penyalahgunaan anggaran pada kedua sektor tersebut perlu ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat hasil penyelidikan dan proses hukum yang dapat memastikan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab.

Kejaksaan Negeri Buru Belum Memberikan Tanggapan

Untuk memperoleh informasi yang berimbang, media ini telah berupaya mengonfirmasi pihak Kejaksaan Negeri Buru mengenai perkembangan penanganan rekomendasi Pansus DPRD Buru Selatan, baik yang berkaitan dengan anggaran KB/BOK KB maupun dugaan penyalahgunaan dana BOS periode 2021–2023.

Konfirmasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai status penanganan perkara, perkembangan penyelidikan, serta tindak lanjut rekomendasi Pansus DPRD yang saat ini disebut berada dalam penanganan kejaksaan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Buru belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan media ini.

Media ini tetap membuka ruang bagi Kejaksaan Negeri Buru untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Keterangan dari pihak kejaksaan diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari penanganan rekomendasi Pansus DPRD Buru Selatan, terutama terkait kepastian status perkara dan langkah hukum yang akan ditempu

h oleh aparat penegak hukum.

[ Nar’Mar ]