KAPOLRI Diminta COPOT Dir-Polairud Polda Maluku Karena Lalai Awasi Kejahatan Illegal Oil

Desakan ini muncul setelah maraknya dugaan kejahatan illegal oil yang berlangsung dalam waktu lama di kawasan pesisir Desa Galala, Kota Ambon, tanpa pengawasan ketat dari jajaran kepolisian perairan. “Ini adalah bentuk kelalaian struktural yang fatal. Dir-Polairud Polda Maluku harus bertanggung jawab karena lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan laut yang menjadi domain kerjanya.

Lokasi operasi ilegal oil ini tidak jauh dari markas mereka," ungkapnya kepada media ini, (8/7/2025). Dikatakan, kejahatan semacam ini tidak mungkin terjadi tanpa pembiaran, apalagi dua anggota diduga turut terlibat dalam membekengi kejahatan ilegal oil ini. Menurut Soulisa, aktivitas bongkar muat minyak ilegal yang terjadi di Desa Galala diduga kuat telah berlangsung secara terstruktur dan melibatkan berbagai aktor, termasuk oknum aparat.

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya pembiaran sistematis yang sangat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Kalau fungsi pengawasan dijalankan dengan benar dan profesional, mustahil kapal-kapal pengangkut minyak ilegal bisa leluasa beroperasi di kawasan itu,” tambahnya. SEMMI juga mendesak Mabes Polri untuk membentuk tim investigasi independen guna mengaudit seluruh operasi kepolisian air di wilayah Maluku, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum lain dalam jaringan kejahatan ini.

“Kita butuh penegakan hukum yang bersih. Jika ada keterlibatan aparat, maka pencopotan jabatan bukan hanya sanksi administratif, tetapi harus dilanjutkan ke proses hukum,” pungkasnya. Kasus illegal oil di Galala kini menjadi perhatian publik luas, yang diduga sudah berlangsung sangat lama dilakukan.

Dikatakan, seiring desakan berbagai elemen masyarakat sipil agar institusi kepolisian bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam membongkar mafia migas yang mencederai kedaulatan hukum di wilayah kepulauan seperti Maluku.(***)