NAMROLE, Ambontoday.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru Selatan mendesak DPRD Buru Selatan untuk menunjukkan keseriusan dan transparansi dalam mengawal rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) yang sebelumnya diterbitkan terkait sejumlah persoalan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan.
Ketua DPD KNPI Buru Selatan, Ujianudin Temarwut, yang akrab disapa Dino Waesama, menilai hingga kini rekomendasi Pansus yang sempat menjadi perhatian publik seolah menghilang tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Sejak rekomendasi Pansus diterbitkan beberapa waktu lalu, sampai hari ini masyarakat tidak lagi mendengar perkembangan maupun langkah konkret DPRD dalam mengawal persoalan tersebut. Kami mempertanyakan sejauh mana keseriusan DPRD dalam menuntaskan rekomendasi itu,” tegas Dino.
Menurutnya, apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius, publik berhak mempertanyakan komitmen DPRD sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan daerah.
KNPI juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Di tengah situasi tersebut, menurut Dino, dugaan penyalahgunaan anggaran negara tidak boleh dibiarkan dan harus diusut secara terbuka apabila terbukti merugikan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi pencitraan. Jangan hanya tampil seolah menjadi pahlawan rakyat, tetapi ketika menyangkut kepentingan publik, penyelesaian persoalan justru tidak memiliki kepastian,” ujarnya.
Selain mendesak DPRD, KNPI juga meminta Bupati Buru Selatan untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan maupun oknum di sejumlah OPD yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pelayanan masyarakat.
“Evaluasi harus dilakukan terhadap OPD yang tidak bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya mengejar citra di hadapan pimpinan daerah, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan publik,” katanya.
KNPI menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah maupun tindak lanjut rekomendasi DPRD agar seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Buru Selatan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Kabupaten Buru Selatan maupun OPD yang disebutkan terkait pernyataan DPD KNPI tersebut.
[Nar’Mar]
.
