Pelantikan PPPK Kota Ambon: Sebuah Langkah Pengabdian di Hari Kesaktian Pancasila

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon, Steven Dominggus, menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan peneguhan komitmen baru bagi putra-putri daerah yang akan mengabdikan diri untuk kemajuan kota tercinta. “Pada kesempatan ini, para peserta akan menerima Surat Keputusan (SK), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), serta menandatangani Perjanjian Kerja dengan masa berlaku satu tahun. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Kota, melalui Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” ujar Steven, Senin (29/9/25) di Balai Kota Ambon.

Ia menambahkan, status PPPK bukan berarti bebas dari aturan. Sebaliknya, mereka tetap tunduk pada ketentuan disiplin yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelanggaran berat, tegasnya, dapat berujung pada penghentian perjanjian kerja dan tidak diperpanjang.

Harapan masyarakat akan bertambah ketika Steven turut mengabarkan bahwa gelombang berikutnya, PPPK Tahap II serta PPPK Paruh Waktu, tengah menanti lampu hijau dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jumlahnya pun tidak sedikit — sekitar 700 orang untuk tahap II dan 170 orang untuk paruh waktu. “Sebagian proses sudah berjalan, sebagian lainnya masih menunggu keluarnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN.

Pemkot menargetkan, pelantikan tahap II dapat terlaksana pada bulan yang sama dengan tahap pertama. Prosedurnya tetap serupa: pengambilan sumpah dan pelantikan dalam suasana yang khidmat,” tuturnya. Lanjutnya, Walikota Ambon dalam pesannya menyampaikan harapan agar para PPPK yang dilantik tidak sekadar memandang jabatan ini sebagai pekerjaan, tetapi sebagai amanah untuk melayani rakyat dengan hati.

“Jadikanlah sumpah dan janji kalian sebagai cahaya yang menuntun langkah dalam mengabdi. Kota ini membutuhkan tenaga, pikiran, dan hati yang tulus. Mari bersama kita jadikan Ambon sebagai rumah yang terus bertumbuh dalam pelayanan dan kasih,” ucapnya.

Dengan demikian, awal Oktober nanti akan menjadi catatan penting dalam perjalanan birokrasi Kota Ambon. Sebuah langkah baru, diikat dalam janji dan sumpah, untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik, sejalan dengan semangat Pancasila yang menjadi dasar perjuangan bangsa. [Nar'Mar] .