PKS Nilai Kenaikan Harga BBM Tidak Berpihak pada Rakyat

Ambontoday. com - Ketua DPD PKS Kabupaten Buru Selatan Husen Souwakil mengatakan, partainya menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah kebijakan yang tidak pro dan tidak berpihak terhadap rakyat. Hal itu disampaikan Souwakil didampingi Sekretaris Partai Abdulrahman Boeng dan sejumlah kader partainya kepada awak media di Sekertariat Partai di Namrole, Jumat (9/9/2022). 'Sikap Partai Keadilan Sejahtera suda jelas terkait dengan kenaikan harga BBM," ujar Souwakil.

Dan hari ini kata Souwakil, berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu kepada seluruh DPD di seluruh Kabupaten/Kota untuk menunjukkan sikap tegasnya terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. "Kami menilai bahwa, kebijakan kenaikan harga BBM ini adalah kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan tidak berpihak pada rakyat," tandas Souwakil. Dan akhirnya di ketahui saat ini lanjutnya, setelah keputusan Presiden untuk menaikkan harga BBM dampaknya sangat besar.

"Banyak masyarakat yang mengeluh dan masyarakat kecil akan semakin susah,";ujar Souwakil. Kata Souwakil, apalagi di Kabupaten Buru Selatan khususnya di kota Namrole. Dampak itu sangat nyata dan bisa melihatnya secara langsung.

"Kenaikan harga angkot tukang ojek mulai tinggi, dan masyarakat hampiri mampu tidak bisa menaiki ojek karena tidak mampu untuk membayar," ujar Souwakil prihatin. Lanjut Souwakil, daya beli masyarakat saat ini menurun, karena mengalami lonjakan harga sembilan bahan pokok, sehingga sangat berdampak pada stabilitas ekonomi. "Sehingga kami dari DPD PKS Kabupaten Buru Selatan menyatakan sikap dengan tegas bahwa kami sangat menolak kenaikan harga BBM yang tidak berpihak pada rakyat," tandas Souwakil.

Pihaknya berharap kedepannya nanti ada pertimbangan langka-langka kebijakan terbaru dari pemerintah pusat berkaitan dengan kondisi masyarakat saat ini akibat dari dampak kenaikan harga BBM. Solusi yang PKS tawarkan jelas Souwakil, seperti yang suda di sampaikan oleh anggota DPR dari PKS untuk pemerintah untuk mengambil langka berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Terhadap pemerintah kabupaten Buru Selatan DPD PKS Buru Selatan menghimbau kepada Dinas Perindag untuk meninjau langsung kenaikan harga bahan pokok.

"Jika tidak meninjau langsung maka dikuatirkan akan ada mafia-mafia yang bermain harga bahan pokok," ujarnya. Selain itu juga jelas Souwakil terkait minyak tanah. Kata Souwakil meminta kepada Dinas untuk melakukan operasi pada pangkalan minyak tanah agar tidak ada yang melakukan penimbunan.

"Kita berharap pemerintah daerah Buru Selatan bisa melihat hal ini agar stabilitas harga tetap normal dan terjangkau agar daya beli masyarakat membaik. (Biro BurseL) .