Reformasi Birokrasi di Pemkab Bursel, Sejumlah Nama Telah Dikantongi

Ambontoday - Usai melaksanakan program 100 Hari Kerja, Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan (Bursel), Hj Safitri Malik Soulisa dan Gerson E Selsily, mereka akan segerah melakukan reformasi birokrasi atau yang sering disebut perombakan birokrasi. Reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Bupati dan Wakil Bupati ini agar kualitas birokrasi di Pemkab Bursel dapat terus ditingkatkan lebih baik lagi. Bocoran perombakan ini dari orang terdekat bupati, ada sejumlah nama telah dikantongi oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk nantinya mengisi posisi jabatan, baik pada Eselon II, III dan IV, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Merespon hal itu, akademisi dan pengamat politik Maluku dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Amir Kotarumalos menyampaikan bahwa reformasi birokrasi perlu dilakukan, dalam rangka penyegaran birokrasi. Dalam penyegaran ini, tentunya yang tidak kompeten, produktif dan loyal harus dievaluasi oleh pasangan ini. Kotarumalus mengungkapkan, dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel Pemkab akan mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara baik.

Penerapan akuntabilitas kinerja daerah secara baik dapat mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Saat ini kata Dia, kemajuan teknologi yang begitu cepat juga menuntut birokrasi beradaptasi dengan cepat pula. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yakni penerapan SIPD.

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi untuk bahan pengambilan keputusan dan kebijakan, membangun basis data terpadu yang terintegrasi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional secara elektronik. Sehingga digitalisasi birokrasi sudah harus dipersiapkan agar pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dirancang lebih mudah dan cepat melalui instrumen digital. “Pada masa pandemi Covid-19 ini ASN harus tetap produktif meski diberlakukan penyesuaian sistem kerja dengan bekerja dari rumah (work from home) maupun di kantor (work from office),” jelasnya.

Dengan demikian, birokrasi pemerintah dapat beradaptasi dengan penyesuaian sistem kerja yang terhubung secara digital, sehingga mewujudkan birokrasi yang lincah dan cepat mengambil keputusan dalam melayani masyarakat. Digitalisasi birokrasi, tentunya tidak luput dari peran ASN sebagai penggerak birokrasi. Menurut Kotarumalus, kualitas ASN juga harus ditingkatkan sehingga dapat secara paralel mendorong kualitas birokrasi dan dapat bersaing di era global dan revolusi industri saat ini.

“Kualitas kinerja ASN sangat ditunjang oleh kemampuan manajerial, kompetensi bidang kerja dan kearifan sosio-kultural dari seorang pimpinan dinas dan badan,” sebutnya. (Biro Bursel)