Safitri Malik Harap DPRD Bursel Bahas APBD 2020 Selesai Tepat Waktu

Ambontoday - Safitri Malik Soulisa Bupati Buru Selatan menghimbau dan mengharapkan kepada pimpinan dan anggota DPRD agar proses pembahasan dan Penetapan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 dapat diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. Himbauan dan harapan itu ia sampaikan dalam pidatonya pada rapat paripurna penyampaian nota ranperda tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) bupati tahun anggaran 2020 pada masa sidat III tahun sidang 2021. "Saya ingin menghimbau dan mengharapkan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, kiranya proses pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 kiranya dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," harap Bupati.

Jelas Safitri, agar dapat segera mengagendakan dan menyelesaikan tugas konstitusional penting lainnya. "Terutama rancangan KUA dan PPAS serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2021, ujar Safitri Malik Soulisa. Lanjut Bupati, serta rancangan KUA/PPAS dan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

"Semua dokumen penting dan strategis tersebut diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu," pinta Bupati. Harapan dari Safitri kepada DPRD dapat selesaikan pembahasan tepat waktu agar tidak mendapat sanksi dari pemerintah pusat. "Sehingga kita tidak diberikan sanksi oleh pemerintah pusat sesuai aturan dan ketentuan peraturan yang berlaku," ujar Bupati.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I La Hamidi, sementara Ketua DPRD dan Wakil Ketua II Jamatia Booy berhalangan, dihadiri anggota serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Bursel. DPRD Bursel terdapat empat fraksi yakni, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Persatuan Nurani Karya dan Fraksi Gerakan Amanat Pembangunan Demokrasi Dari empat fraksi tersebut, tiga fraksi memberikan pandangan umum terhadap LPJ Bupati, sementara satu Fraksi yakni Fraksi Gerakan Amanat Pembangunan Demokrasi yang terdiri dari PPP, Gerindra dan Demokrat yang belum memberikan pandangan umum. Mereka akan memberikan pandangan umum setelah melakukan pembahasan di internal fraksi. (Biro Bursel)