Sekda Maluku: Bonus Demografi Harus Dimulai dari Keluarga Berkualitas

Ambontoday. com, Ambon.-Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya penguatan pembangunan kependudukan sebagai bagian dari strategi memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat menghadiri kegiatan Implementasi Pergerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2026, di aula gedung BKKBN Maluku, pada Selasa (1/9/2026).

Sadali mengatakan, Maluku saat ini berada pada momentum penting dalam pembangunan kependudukan.

Besarnya proporsi penduduk usia produktif merupakan modal pembangunan yang harus dikelola secara tepat melalui peningkatan kualitas manusia dan keluarga.

“Bonus demografi tidak serta-merta menjadi keuntungan. Bonus demografi harus dikapitalisasi melalui pembangunan manusia yang berkualitas, peningkatan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta lingkungan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya keluarga berkualitas,” kata Sadali.

Menurutnya, apabila tidak dikelola dengan baik, tingginya jumlah penduduk usia produktif justru dapat menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama dalam menghadapi persoalan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku memandang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai instrumen penting untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan secara terarah, terukur, terpadu dan berkelanjutan.

Sadali menekankan, peta jalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan administratif, tetapi harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas, sasaran intervensi, lokasi pembangunan, hingga alokasi sumber daya.

“Pembangunan kependudukan tidak boleh berhenti pada penyediaan data dan dokumen perencanaan. Data dan dokumen tersebut harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.

Menurutnya, Kampung Keluarga Berkualitas tidak sekadar berbicara mengenai program keluarga berencana, tetapi menjadi pendekatan pembangunan berbasis wilayah yang mengintegrasikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu memastikan bahwa arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dapat diterjemahkan sampai ke tingkat desa dan keluarga.

Sebaliknya, berbagai persoalan dan praktik baik yang ditemukan di Kampung Keluarga Berkualitas harus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia berharap pendekatan tersebut dapat membentuk siklus pembangunan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan data, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga penyempurnaan kebijakan.

Hal ini penting karena pembangunan kependudukan membutuhkan keterpaduan lintas sektor, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, ucapnya. (Diskominfo Maluku/AT)