Tokoh Muda KKT Bongkar Praktik Kotor Seleksi Sekda: "Tunda Proses atau Hadapi Aksi Massa!"

Saumlaki, Kepulauan Tanimbar – Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pejabat Eselon II di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) kini berada di bawah sorotan tajam publik. Tokoh muda progresif, Robertus Romrome, melayangkan peringatan keras kepada Bupati dan Wakil Bupati KKT agar segera menghentikan seluruh tahapan seleksi yang dinilai cacat prosedur dan mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi.

“Kami menuntut proses ini ditunda sementara karena terdapat banyak indikasi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Jika tidak, kami akan turun ke jalan dan mendesak DPRD menggunakan hak interpelasinya,” tegas Romrome melalui pernyataan resminya yang kini beredar luas di media sosial.

Romrome mengungkap sejumlah pelanggaran fatal, mulai dari calon pejabat yang tidak memenuhi persyaratan administratif namun tetap diloloskan, hingga pengabaian sertifikasi kepemimpinan PIM II demi kepentingan kelompok tertentu. Ia menilai bahwa mekanisme penilaian juga tidak transparan dan mengarah pada praktik kolusi.

“Jika aturan main bisa dilanggar demi kepentingan pribadi atau politik, lalu untuk siapa birokrasi ini dibangun? Di mana janji reformasi dan merit sistem?” katanya dengan lantang.

Kepada media ambontoday. com (14/06/25), Romrome mendesak agar dilakukan audit independen oleh lembaga eksternal, serta pengawasan ketat dari aparat penegak hukum dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ia juga meminta DPRD KKT tidak pasif dan segera menggunakan hak kontrol konstitusionalnya demi menjaga wibawa pemerintahan daerah.

“Kami tidak akan membiarkan birokrasi dijadikan alat politik. Bila tidak diindahkan, maka kami akan menyelenggarakan ‘Pengadilan Rakyat’ untuk mempertanggungjawabkan semua ini,” ujarnya.

Gelombang tekanan publik terus meningkat, menyusul dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang juga mengecam proses seleksi yang sarat kepentingan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Daerah KKT belum memberikan klarifikasi resmi, meski desakan transparansi kian menguat. (AT/MAL)