Transparansi Proses PPPK di BurseL: Usulan Lampirkan SK Honorer untuk Singkirkan “Siluman”
Dalam beberapa hari terakhir, usulan itu ramai beredar di media sosial, khususnya di grup-grup masyarakat Buru Selatan. Banyak warga mendesak agar setiap berkas fisik yang masuk ke BKD wajib disertai lampiran berupa Surat Keputusan (SK) penerima gaji honorer dari dinas masing-masing. Hal ini dinilai penting sebagai bukti keaslian status honorer, sekaligus mencegah munculnya pegawai “siluman” yang tiba-tiba ikut serta dalam proses seleksi PPPK.
“Kalau pemerintah mau benar-benar bersih, maka harus ada bukti hitam di atas putih. SK honorer penerima gaji itu bukti sah bahwa mereka memang bekerja di instansi terkait, bukan datang tiba-tiba hanya untuk ikut tes PPPK,” tegas salah satu sumber masyarakat yang menyoroti proses tersebut di media sosial. Selain itu, usulan lain yang mengemuka adalah agar SK honorer terbaru dari tahun 2023 dan 2024 juga dilampirkan oleh Kepala Dinas terkait.
Tujuannya agar tenaga honorer yang benar-benar masih aktif bekerja mendapatkan kepastian, sementara mereka yang “disusupkan” atau tidak jelas statusnya dapat segera terungkap. Isu dugaan adanya honorer “siluman” memang bukan cerita baru dalam proses PPPK di berbagai daerah di Indonesia. Ombudsman RI bahkan beberapa kali mengingatkan agar pemerintah daerah lebih ketat dalam verifikasi dokumen, khususnya untuk menghindari manipulasi data honorer yang tidak pernah benar-benar bekerja.
Jika langkah transparansi ini diterapkan, publik percaya proses seleksi PPPK di Kabupaten Buru Selatan bisa berjalan lebih bersih dan adil. Harapannya, para honorer yang selama ini mengabdi dengan tulus dan sabar akan memperoleh hak mereka tanpa tersisihkan oleh oknum yang bermain di belakang meja. [Nar'Mar] .
👋 Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
💬 0 Komentar
📭 Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Semarak HUT ke-81 RI, Maxim Gratiskan Perjalanan dengan 81 Mobil Berdekorasi Merah Putih di 19 Kota Indonesia
3 weeks ago
Dugaan Galian C Ilegal Mengarah ke Proyek RSUD Salim Alkatiri, LP-KPK Desak Polda-Kejati Usut Rantai Material
3 weeks ago
Antisipasi El Nino dan Kemarau Panjang Distan Maluku Fokus Proyek Irpom
3 weeks ago
Sambut HUT Ke-81 RI, MTs Ambon Gelar Beragam Lomba, Dorong Siswa Hadapi Tantangan Era Digital
3 weeks agoRekomendasi Untuk Anda
Waktu Hingga Esok, Pemprov Tak Serahkan KUA- PPAS, DPRD Maluku Ambil Langkah Tegas
DPRD Maluku Desak Usut Proyek Rehabilitasi Mess Maluku di Jakarta
Telkomsel Hadirkan paket Kuota Belajar 10 GB Senilai Rp 10
Mati Mesin di Matakus, 4 Orang Nelayan Berhasil Diselamatkan Tim SAR Saumlaki
Telkomsel Menghadirkan Pilihan Terbaik bagi Indonesia untuk Menikmati Disney+ Hotstar