Saumlaki, ambontoday.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kepulauan Tanimbar angkat bicara terkait beredarnya informasi penundaan panjang proses pelantikan pejabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar.
Ketua KNPI Kepulauan Tanimbar, Alex Belay, menegaskan bahwa pelantikan dan perombakan birokrasi nantinya harus mampu mengakomodir semua kepentingan dengan tetap mengedepankan profesionalisme serta bebas dari konflik kepentingan dan Jangan sampai Birokrasi dijadikan Sandera Kepentingan Politik.
Belay juga Menambahkan bahwa perombakan birokrasi tidak boleh dijadikan ruang kompromi kepentingan politik maupun arena balas jasa kekuasaan.
Lanjutnya Ketika pelantikan terus tertunda tanpa penjelasan yang transparan, publik tentu bertanya apakah birokrasi sedang diatur untuk kepentingan pelayanan rakyat atau sedang dibagi-bagi atas dasar kedekatan dan balas jasa politik? Dan jika ini dibiarkan semakin lama proses ini digantung, semakin kuat dugaan publik bahwa profesionalisme birokrasi telah dikalahkan oleh kepentingan pragmatis.
Harusnya pengisian jabatan lebih pada pertimbangan kualitas dan kapasitas serta integritas, namun jika ini bukan lagi jadi Syarat maka pemerintah sedang menanam bom waktu bagi kehancuran birokrasi itu sendiri.
Jangan Besarkan Isu, Tapi Harus Cepat Dituntaskan
Menanggapi informasi tak sedap yang beredar bahwa penundaan pelantikan Eselon III dan IV disebabkan oleh tarik-menarik berbagai kepentingan politik, Alex Belay meminta agar isu tersebut tidak dibesar-besarkan terlebih dahulu.
“Sebaiknya informasi seperti itu tidak perlu dibesarkan lebih dulu. Namun kami meminta agar perombakan birokrasi khususnya pada Eselon III dan IV nantinya ini mampu mengakomodir semua kepentingan dengan tetap mengacu pada profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan politik,” tegas Belay, Senin (12/5/2026).
Muatan Politis Tinggi Picu Polemik di Masyarakat
Belay mengingatkan, jika muatan politis dalam proses perombakan birokrasi terlalu tinggi, maka dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah.
“Jika muatan politis tinggi maka dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Desak Bupati-Wakil Bupati Ambil Langkah Cepat
Untuk itu, KNPI Kepulauan Tanimbar menyarankan agar Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dapat mengambil langkah cepat dan tepat. Percepatan proses perombakan dinilai penting agar tidak lagi menumbuhkan berbagai informasi miring terhadap Pemda.
“Percepat proses perombakan ini dilakukan dalam waktu dekat, sehingga tidak lagi menumbuhkan berbagai informasi miring terhadap Pemerintah Daerah, sebagai wujud pengembalian kepercayaan publik,” jelas Belay.
Menurutnya, percepatan ini juga krusial untuk mempercepat proses pelayanan publik dan memastikan pengelolaan birokrasi dapat berjalan secara efektif.
KNPI: Birokrasi Harus Bebas Intervensi
Lebih lanjut, Belay menegaskan bahwa tata kelola birokrasi harus terus berjalan tanpa harus diintervensi oleh pihak manapun.
“Tata kelola birokrasi harus terus berjalan tanpa harus diintervensi oleh siapapun,” tegasnya.
Sebagai mitra kritis pemerintah, KNPI Kepulauan Tanimbar menyatakan komitmennya untuk tetap mengawal agenda pemerintahan agar terus berjalan sesuai koridor.
“Sebagai mitra kritis Pemerintah, KNPI tetap berkomitmen untuk mengawal agenda pemerintahan terus berjalan, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan,” tutup Belay. (AT/tim)
