Aliansi Peduli Pendidikan Kembali Demo di Kejati Maluku, Desak Bupati SBT Diperiksa Terkait Dana Revit
AMBON, 19 November 2026 — Aliansi Peduli Pendidikan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid III di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis (19/11/2026).
Aksi tersebut mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan dan pemotongan dana rehabilitasi (Revit) sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Dalam aksi itu, massa meminta Kejati Maluku dan Kejari SBT memanggil serta memeriksa Bupati SBT, Fahri Husni Alqatiri, dan adik kandungnya, Fauzan Alqatiri, apabila terdapat bukti atau informasi yang mengarah pada keterkaitan keduanya dengan perkara tersebut.
Massa juga meminta Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten SBT dimintai keterangan sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Sejumlah orator, di antaranya Ayub Rumbaru, Kuba Boinau, Badarudin Kelutur, Rahman Gurium, Said Almahdali Noki, Riski, Thorik Kapailu, dan Patti, secara bergantian menyampaikan kritik terhadap penanganan perkara dana Revit.
Aliansi menilai proses hukum tidak boleh berhenti pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut mereka, seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta hukum.
“Jangan hanya masyarakat kecil yang diperiksa dan dijadikan tersangka. Jika ada dugaan keterlibatan pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan, semuanya harus diperiksa. Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan,” tegas massa aksi.
Selain persoalan hukum, massa menyoroti kondisi sejumlah infrastruktur pendidikan di SBT yang dinilai masih memprihatinkan. Mereka menyebut masih terdapat sekolah dengan dinding papan dan lantai yang belum layak, sementara dana rehabilitasi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan.
Rahman Gurium menegaskan, anggaran pendidikan merupakan hak anak-anak SBT yang harus digunakan sesuai peruntukannya.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Kejati Maluku menyampaikan bahwa penanganan perkara akan ditindaklanjuti. Kejaksaan juga menjelaskan bahwa penetapan empat tersangka sebelumnya berawal dari laporan masyarakat dan proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aliansi Peduli Pendidikan pun meminta kejaksaan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi menunjukkan langkah konkret, transparansi, dan keberanian dalam mengungkap seluruh pihak yang terbukti memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.
Massa menegaskan, jabatan maupun hubungan keluarga tidak boleh menjadi penghalang proses hukum. Jika tidak terbukti terlibat, hal tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum. Sebaliknya, jika ditemukan bukti keterlibatan, setiap pihak diminta diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagi Aliansi Peduli Pendidikan, dana Revit merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi peningkatan fasilitas pendidikan dan kepentingan anak-anak di Kabupaten SBT.
Mereka pun kembali menyerukan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.( O. l )
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Kongres Perdana GMBK Tak Sekedar Bicara Masa Depan Bumi Kalwedo, Pengabdian Kepada Masyarakat Jadi Prioritas
13 hours ago
Kunjungan Ke DPRD Ambon, Andarias Hengky Kolly Soroti KUA-PPAS hingga MCP KPK
2 days ago
Mario Lawalata Buka Peluang Kembali Diusung Perindo pada Pilkada 2030
1 week ago
Rimaniar Julindra: Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Diwujudkan Lewat Kebijakan
2 weeks agoRekomendasi Untuk Anda
Sikapi SK Menteri Terbaru, DKP Maluku Tetap Dukung Kampung Budidaya Perikanan
Sirhan Pellu : MKKS Kota Ambon Telah Selesai Gelar Raker
Evans Reynold Alfons: Eksekusi 20 Tanah Dati Urimessing adalah Kewajiban Hukum, Bukan Pilihan
Gelar Roadshow Chapter VIII, Jasa Raharja dan Fordigi BUMN Ajak Ribuan Mahasiswa di Bali Tingkatkan Kemampuan Digital
Kantongi Nama, Viktor Hukunala Siap Laporkan Dugaan Penambangan Ilegal ke Polda Maluku