Kunjungan Ke DPRD Ambon, Andarias Hengky Kolly Soroti KUA-PPAS hingga MCP KPK
Ambon today. com_Ambon – Kunjungan kerja ke DPRD Kota Ambon menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah, pembahasan KUA-PPAS, hingga penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Andarias Hengky Kolly, S. H., saat melakukan kunjungan di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (17/11/2026).
Andarias mengatakan, kunjungan tersebut salah satunya bertujuan mempelajari proses pembahasan KUA-PPAS, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak keuangan DPRD serta pengalaman Pemerintah Kota Ambon dalam penerapan MCP KPK.
"Kami juga sama-sama pada saat ini dalam rangka membahas KUA dan PPAS. Relevansinya dengan kunjungan hari ini, kita ingin mengetahui lebih banyak proses-proses pembahasan di sini, salah satunya hak-hak keuangan DPRD," ujarnya.
Menurutnya, pengalaman Kota Ambon dalam penerapan MCP KPK juga menjadi bahan penting untuk dipelajari. Hal tersebut dinilai relevan dengan agenda pertemuan yang akan diikuti pihaknya bersama KPK dan Pemerintah Provinsi Maluku.
Selain itu, pihaknya juga ingin menggali strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga APBD dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Kami juga belajar bagaimana PAD di Kota Ambon bisa digenjot untuk menambah pendapatan daerah. Pola-pola yang mirip seperti ini nantinya bisa kami terapkan di daerah kami," katanya.
Andarias menegaskan, DPRD memiliki peran penting dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi tersebut, penggunaan APBD diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
Sementara terkait pembahasan KUA-PPAS, ia menyebut prosesnya sempat mengalami keterlambatan karena penyampaian dari organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, proses tersebut telah dilanjutkan dan pihaknya masih melakukan pendalaman sebelum mengikuti agenda bersama KPK.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.( O. l )
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Mario Lawalata Buka Peluang Kembali Diusung Perindo pada Pilkada 2030
1 week ago
Rimaniar Julindra: Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Diwujudkan Lewat Kebijakan
1 week ago
Hadiri IKAPATTI Inspiring Leader Session, Michael Wattimena Motivasi Calon Wisudawan UNPATTI: Jadilah Generasi Pembawa Perubahan bagi Maluku
2 weeks ago
DPD PIM Maluku Pilih Negeri Laha Jadi Lokasi Pendampingan UMKM, Dorong Pengembangan Desa Wisata
2 weeks agoRekomendasi Untuk Anda
Perdana di Tanimbar, Uji Kompetensi Wartawan Bakal Digelar Pekan Depan
Pangdam XVI Pattimura Kunjungi BurseL, 2024 Jokowi Resmikan Bendungan Wae Apo
BNN dan GRANAT Sosialisasikan Bahaya Narkoba di Sekolah, GRANAT Dorong Pelajar Jadi Garda Pencegahan