Jalin Silaturahmi, Wakapolda Kunjungi Ketua Sinode GPM

Ambontoday.com, POLDAMALUKU- Wakapolda Maluku Brigjen Pol Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum melakukan kunjungan atau “Mangente Basudara”.dengan menemui Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Elifas T. Maspaitella, di kantornya, Jalan Pattimura, Kota Ambon, Selasa (17/1/2023).

Wakapolda Maluku, Brigjen Napiun mengaku “Mangente Basudara” yang dilaksanakan merupakan salah satu implementasi dari program Kapolda Maluku yakni “Basudara Manise”.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Sinode GPM yang selama ini telah menjalin kerja sama dan bersinergi dengan Polda Maluku,” kata Wakapolda yang didampingi Direktur Intelkam Polda Maluku.

Napiun mengaku, senang bertugas di provinsi Maluku. Masyarakat Maluku diakui sangat ramah. Mereka menerima kehadirannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di bumi para Raja-raja.

“Saya sangat senang dengan Maluku karena semua orang di sini ramah dan menerima saya untuk mejalanakan amanah di Polda Maluku,” katanya.

Sebagai pejabat baru di Maluku, mantan Karo Ops Polda Jawa Barat ini mengaku penting untuk bersilaturahmi dengan semua tokoh agama.

“Ketua Sinode merupakan adik saya dan saya menyebut silaturahmi ini adalah Mangente Basudara. Mangente basudara merupakan aplikasi dari program bapak kapolda yaitu Basudara Manise,” ungkapnya.

Senada dengan Wakapolda, Ketua Sinode GPM, Elifas Maspaitella juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi yang digelar Wakapolda Maluku.

“Kami Sinode GPM sangat mengapresiasi Polda Maluku karena selama ini silaturahmi terjalin dengan baik dalam menjaga Kamtibmas di Maluku,” katanya.

Elifas berharap dengan adanya pejabat baru Wakapolda Maluku, Polda Maluku akan semakin baik dan memiliki banyak perubahan.

Baca Juga Berikut adalah versi berita serimonial dari rilis tersebut, dengan judul yang menarik: --- Pemkot Ambon Tegaskan Komitmen Penataan Pasar Batu Merah: Tidak Sekadar Menertibkan, Tapi Juga Mencarikan Solusi AMBON, 25 Juni 2025 — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan bahwa penataan Pasar Batu Merah merupakan bagian dari komitmen serius dalam 17 Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, khususnya pada prioritas ke-4. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, Rabu (25/6), dalam keterangan resminya kepada awak media. Lekransy menjelaskan bahwa kebijakan terkait Pasar Batu Merah telah melalui kajian yang matang dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan masyarakat, strategi penanganan, hingga dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. > “Penataan Pasar Batu Merah bukan keputusan yang diambil secara sepihak atau terburu-buru. Ini bagian dari strategi besar Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, lanjut Lekransy, secara konsisten menekankan bahwa penataan pasar harus tetap berpihak kepada rakyat, terutama para pedagang kecil. Maka dari itu, dalam proses penertiban ini, pemerintah juga memikirkan solusi jangka panjang dan alternatif tempat yang layak bagi para pedagang. > “Tidak mungkin pemerintah mematikan ekonomi masyarakat. Kita tertibkan, tapi juga harus beri solusi. Ini soal keberlangsungan hidup para pedagang,” ujar Lekransy. Ia menambahkan, Pasar Batu Merah telah eksis sejak lama dan berkembang secara alami bersama dinamika kawasan Batu Merah. Oleh karena itu, upaya penataan tidak bisa dilakukan secara instan atau represif, melainkan secara bertahap dan terukur. Saat ini, Pemkot Ambon mengambil langkah penataan, bukan penertiban dalam arti sempit. Pedagang dilarang menempati badan jalan, namun sementara waktu diberi ruang di trotoar hingga pembangunan pasar dan solusi permanen disiapkan. Lekransy juga meluruskan pernyataan yang sempat beredar di media sosial dan beberapa media lokal, terkait tudingan bahwa Wali Kota Ambon kurang berani dalam menangani persoalan Pasar Batu Merah. > “Ini bukan soal nyali. Pemerintah punya strategi. Penanganan pasar ini mempertimbangkan aspek sosial untuk menghindari konflik, aspek ekonomi agar ekonomi tetap tumbuh, dan aspek keadilan agar semua warga merasa diperlakukan setara,” katanya. Ia menegaskan bahwa Pemkot terbuka terhadap kritik dan masukan, namun mengimbau agar penyampaian di ruang publik tetap menjaga nilai-nilai budaya ketimuran dan mengedukasi masyarakat secara positif. Sebagai penutup, Lekransy berharap seluruh pihak, termasuk DPRD, bisa bekerja sama dalam semangat kolaborasi untuk menciptakan solusi terbaik bagi masyarakat Kota Ambon. > “Kami berharap penataan pasar ini tidak hanya menjadi solusi sesaat, tapi menjadi langkah berkelanjutan menuju kota yang lebih tertib, adil, dan sejahtera,” tutupnya. --- Jika Anda menginginkan versi cetak, infografis, atau teks untuk media sosial juga, saya bisa bantu menyusunnya.