Ambon today.com_AMBON – Tingginya laju urbanisasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan perkotaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Ambon terus mendorong penguatan kebijakan publik berbasis data serta pengembangan konsep Smart City.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel bertema “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura, Kamis (18/6/2026).
Menurut Lekransy, posisi Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik menjadikan kota ini sebagai tujuan utama perpindahan penduduk dari berbagai daerah.
“Sebagai ibu kota provinsi, Ambon menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik. Kondisi ini menyebabkan tingkat urbanisasi cukup tinggi dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar serta berbagai tantangan pembangunan perkotaan,” ujarnya.
Saat ini, jumlah penduduk Kota Ambon mencapai sekitar 360.919 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 5,6 persen per tahun. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan hingga lingkungan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Produksi sampah di Kota Ambon mencapai 256,41 ton per hari, sementara kapasitas penanganan baru sekitar 185,5 ton per hari.
“Jika urbanisasi terus meningkat tanpa pengelolaan yang baik, volume sampah diperkirakan dapat mencapai 300 hingga 400 ton per hari,” kata Lekransy.
Selain itu, urbanisasi juga memicu kepadatan permukiman, meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan, bertambahnya pengangguran perkotaan, hingga kemacetan lalu lintas yang berdampak pada kualitas lingkungan.
Menurutnya, tingginya mobilitas penduduk juga menjadi tantangan dalam administrasi kependudukan karena sering menyebabkan data tidak akurat dan menyulitkan pemerintah dalam merancang pelayanan publik yang tepat sasaran.
Meski demikian, Lekransy menegaskan urbanisasi tidak boleh dipandang sebagai ancaman semata, melainkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota.
Karena itu, Pemkot Ambon terus mengembangkan berbagai strategi, antara lain penguatan sistem pelayanan berbasis data, pembangunan kawasan pertumbuhan baru, modernisasi transportasi perkotaan, penataan permukiman berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah modern.
“Urbanisasi adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu mengelolanya melalui kebijakan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan demi masa depan Kota Ambon yang lebih baik,” tandas Lekransy.( O.l )
