Ambon, ambontoday.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Ambon dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (29/7/2026).
Dokumen tersebut diterima Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela. Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Ambon juga menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kumulatif Terbuka dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dalam penyampaiannya, Bodewin menegaskan KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan APBD 2027 yang memuat arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta asumsi makro sebagai acuan penyusunan anggaran.
Pemkot Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen pada 2027 melalui penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, percepatan belanja pemerintah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ia mengungkapkan, kinerja ekonomi Kota Ambon sepanjang 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,23 persen, tingkat kemiskinan 4,34 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 11,37 persen.
Dalam rancangan KUA-PPAS, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.134.497.597.477, meski masih bersifat sementara karena pemerintah pusat belum menetapkan besaran dana transfer untuk Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp247.556.496.748. Menurut Bodewin, peningkatan PAD menjadi prioritas untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Kalau kita ingin memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat, maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah harus terus kita dorong agar ke depan bisa mencapai lebih dari 30 persen,” tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, Pemerintah Kota Ambon mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp1.078.793.997.477, yang akan difokuskan pada belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sesuai prioritas pembangunan.
Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan pada 2027 berada di kisaran 4,90 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Bodewin berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung lancar sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga berharap Ranperda Kumulatif Terbuka dalam Propemperda 2026 dapat dibahas secara komprehensif guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon. (AT/OM)
