Camat Nusaniwe Tegaskan Komitmen Kawal 17 Program Prioritas dan Tekan Kenakalan Remaja
Ambon today. com_AMBON β Camat Nusaniwe, Niel Wattimena, menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Wali Kota Ambon dengan menyukseskan 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon di wilayah Kecamatan Nusaniwe.
Hal tersebut disampaikan Niel Wattimena kepada awak media usai mengikuti pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2026, yang berlangsung di Pattimura Park, Jumat (11/9/2026).
Niel mengatakan, sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, pihaknya bersama kelurahan, desa, dan negeri akan berupaya menerjemahkan 17 program prioritas sesuai kebutuhan dan potensi yang menjadi unggulan di Kecamatan Nusaniwe.
βSetelah kami dilantik, sesuai arahan Pak Wali Kota, kami harus menyukseskan 17 program yang menjadi program Pemerintah Kota Ambon. Kami akan melihat apa yang menjadi prioritas dan unggulan di Kecamatan Nusaniwe,β ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak terlepas dari dukungan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama membangun Kecamatan Nusaniwe.
Niel juga menegaskan prinsip kerjanya sebagai camat, yakni bekerja dengan hati, jujur, dan profesional serta tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
βKita harus bekerja dengan hati, jujur, dan profesional dalam menetapkan semua aturan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dijangkau secara keseluruhan sesuai apa yang mereka harapkan,β katanya.
Kolaborasi TNI-Polri Tekan Kenakalan Remaja
Selain menjalankan program pemerintah, Niel turut menyoroti persoalan kenakalan remaja di ruang publik yang menjadi perhatian masyarakat.
Ia memastikan pihak kecamatan akan memperkuat koordinasi bersama unsur TNI dan Polri, khususnya Danramil dan Kapolsek, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
βSelaku forum koordinasi kecamatan, kami akan bekerja bersama-sama sehingga semua persoalan yang terjadi bisa diselesaikan dan dapat mengurangi apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat di Kecamatan Nusaniwe,β jelasnya.
Menurut Niel, sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, terutama bagi generasi muda.
Tekankan Disiplin Aparatur Kelurahan
Di sisi lain, Niel juga menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), termasuk para lurah dan perangkat pemerintahan di wilayah Kecamatan Nusaniwe.
Ia menyatakan akan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap para kepala kelurahan maupun pemerintahan negeri agar menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik secara maksimal.
βKita harus memiliki komitmen dan disiplin. Sebagai ASN, kita harus disiplin. Saya akan memantau seluruh kepala kelurahan maupun negeri agar dapat menjalankan tanggung jawab melayani masyarakat dengan baik,β tegasnya.
Niel berharap, melalui kerja sama antara pemerintah kecamatan, kelurahan, negeri, TNI-Polri, serta masyarakat, berbagai persoalan di Kecamatan Nusaniwe dapat ditangani secara bersama-sama.
Ia menegaskan, dukungan masyarakat menjadi salah satu kunci utama agar seluruh program pemerintah dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.( O. l )
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Bodewij Tegaskan Jabatan Bukan Tempat Cari Nyaman: Pejabat Harus Berani Hadapi Masalah
6 hours ago
Lurah Amantelu Tekankan Kebersihan Lingkungan dan Kolaborasi Pemerintahan
7 hours ago
HUT Ke-37, SD Negeri 75 Passo Perkuat Semangat Kebersamaan dan Pendidikan Inklusif
1 day ago
HUT Ke-37 SD Negeri 75 Passo, Momentum Membangun Generasi Berprestasi dan Berkarakter
1 day agoRekomendasi Untuk Anda
Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Kepulauan Tanimbar Kawal Unjukrasa Sopir Angkot
Bupati Resmi Lantik 20 Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemda Malra.
Gerakan Buruh Desak Penghapusan Outsourcing dan Upah Murah, Pemerintah Bentuk Satgas PHK untuk Lindungi Pekerja
Ini Seru, Tanimbar Harus Tolak Pimpinan "Palsu", BST Lawan Politik Uang