Carut-Marut Pendidikan Buru Selatan: Dua SK Kepala Sekolah dalam Sehari, Kepentingan Politik Kian Menelikung

Dua nama berbeda diangkat untuk memimpin satu sekolah yang sama, hanya dalam hitungan jam. Ketua DPC GMNI Kabupaten Buru Selatan Epoth Latbual kepada Ambontoday. com menyampaikan peristiwa ini bukan sekadar kejanggalan administratif, melainkan gambaran nyata betapa rapuhnya tata kelola pendidikan di daerah.

Di mata publik, kejadian ini menjadi sejarah kelam yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia: dua orang memegang jabatan kepala sekolah secara bersamaan. Lebih jauh kata pemuda Buru Selatan yang getol mengkritisi kebijakan pemerintah ini mengungkap bahwa, kisruh ini mempertegas anggapan bahwa dunia pendidikan di Buru Selatan tidak lagi steril dari kepentingan politik. Alih-alih fokus pada mutu pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, jabatan kepala sekolah justru diduga dijadikan alat kompromi, barter, bahkan ajang tarik-menarik kekuasaan.

“Apakah ini yang disebut mencerdaskan kehidupan bangsa? Atau justru memperdagangkan jabatan demi kepentingan politik sesaat?” sindir Latbual. Pendidikan Diselimuti Kepentingan Menurut Latbual, fenomena SK ganda hanyalah puncak gunung es. Selama ini, dunia pendidikan di Kabupaten Buru Selatan telah lama diselimuti kepentingan politik. Mutasi guru, penempatan kepala sekolah, hingga pengelolaan anggaran pendidikan kerap dipertanyakan karena lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu ketimbang kebutuhan riil sekolah dan siswa.

Tidak sedikit laporan dari masyarakat yang menyebut, pengangkatan pejabat pendidikan sering kali berhubungan dengan kedekatan politik, bukan berdasarkan kapasitas maupun integritas. Akibatnya, ucap Latbual, kualitas pendidikan jalan di tempat, sementara para guru di lapangan justru terjebak dalam ketidakpastian birokrasi. Kondisi Pendidikan Kian Terpuruk Latbual sangat prihatin, fakta di lapangan menunjukkan, masih banyak sekolah di Buru Selatan yang kekurangan sarana dan prasarana. Gedung sekolah rusak, minim fasilitas belajar, hingga keterbatasan guru di daerah terpencil, masih menjadi masalah nyata yang belum terpecahkan. Ironisnya, perhatian pemerintah daerah lebih tersedot pada urusan politik jabatan ketimbang mencari solusi konkret bagi anak-anak di pedalaman yang belajar di ruang seadanya.

“Buru Selatan darurat pendidikan. Pemerintahan masuk angin, dan Dinas Pendidikan jelas tidak baik-baik saja,” tegas Latbual. Publik Menanti Sikap Tegas Bupati Kisruh SK ganda ini menjadi simbol dari bobroknya manajemen pendidikan di tingkat daerah. Jika dibiarkan, maka yang dikorbankan bukan hanya para guru, melainkan juga generasi muda Buru Selatan yang seharusnya mendapat hak pendidikan bermutu. Kini, semua mata tertuju pada Bupati Buru Selatan.

Publik menanti keberanian pemimpin daerah untuk menegakkan integritas, membersihkan dunia pendidikan dari permainan politik, dan mengembalikan marwah sekolah sebagai rumah bagi ilmu pengetahuan—bukan arena perebutan jabatan. [Biro BurseL] ---