Diduga Pemdes Nukuhai Markap Anggaran Covid-19

Ambon, ambontoday. com - Menyikapi penyebaran pendemi Covid-19 di Desa Nukuhai Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Pemerintah Desa (Pemdes) menjawab surat edaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten SBB, bahkan instruksi dari Pemerintah Pusat (Pempus) terkait dengan pemotongan tiga puluh persen dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Dilihat dari penggunaan DD dan ADD senilai 1,4 milyar rupiah lebih dipotong 30 persen senilai dua ratus tujuh puluh jutah rupiah lebih untuk membelanjai penenganan penyebaran Covid-19 di desa Nukuhai oleh mantan Pejabat Kepala Desa Benediktus Komoli diduga banyak spikulasi yg dilakukan oleh pemdes pada laporan pemanfatannya. Kepada ambontoday. com Jeret Watimena warga desa Nukuhai melalui telepon selulernya katakn, " Saya bingung ketika melihat laporan pertanggung jawab yang dibuat oleh pemdes, dimana pemdes membeli obatan senilai empat puluh jutah rupiah untuk pustus ternya tidak ada fisiknya, begitu juga dengan pembelian 2000 buah masker, ketika dibandingkan dengan jumlah jiwa yang ada didesa tidak mencukup 1000 jiwa, ini namanya laporan fiktif" kata Watimana.

Ada juga pembelian galong, ungkap Watimen, yang juga ada pada laporan pertanggung jawaban, ketika melihat fisiknya bukan galon namun ember dalam ukuran kecil, yang harganya melambung amat dasyat harganya. "Saya kaget ketika melihat laporan pertanggung jawab pemda, ketika dicocokan dengan RAB desa sangat beda jau dengan laporan pertanggung jawabnya" ungkapnya Ia juga memintah kepada pihak yang berwajib agar dalam hal ini Inspektorat, Kejaksaan dan kepolisian agar dapat mengaudit penggunaan DD dan ADD desa Nukuhai, karena besar dugaan ada Markap oleh pemdes, dari sisi pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat "Kami sudah meminta kepada Pejabat baru untuk memanggil pejabat lama yang telah digantikan oktober lalu, untuk mempertanggungjawab penggunaan anggaran Covid-19, yang diduga terjadi penyelewenangan" ujarnya "Kami masyarakat sangat mengharapkan untuk pihak Kepolisian, Kejaksaan atau inspektorat untuk secepatnya mengaudit penggunaan DD dan ADD desa Nukuhai, karena diduga keras ada bau korupsi pada pemanfaatannya" harap Watimena. (AT/lamta)