DPRD Maluku Agendakan Panggil Kadis Pendidikan Bahas Persoalan SMA Siwalima

“Kita telah agendakan untuk pertemuan bersama Dinas Pendidikan, menindaklanjuti hasil tinjau kami di Siwalima kemarin,”ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Kamis (05/10/2023). Dikatakan, pertemuan bersama Dinas Pendidikan dijadwalkan, Senin 9 Oktober mendatang. Namun jadwal tersebut masih tentatif, karena harus disesuaikan dengan penyelesaian KUA PPAS APBD-Perubahan 2023.

“Kalau Pemda serahkan KUA PPAS maka hari ini kita paripurna, malamnya rapat sampai sabtu, kemudian ditetapkan KUA PPAS,”ucapnya. “Nah senin ada jedah menyusun APBD Perubahan, nah disitu kita agendakan memanggil Kadis Pendidikan dan pihak sekolah di SMA Siwalima Tapi sampai saat ini belum masuk KUA PPAS, tapi kalau dia masuk besok apakah nanti digeser ke selasa itu nanti disampaikan,”sambungnya. Politisi PPP itu memastikan akan tetap melakukan pertemuan bersama Dinas Pendidikan, dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan di SMA Siwalima.

Diberitakan sebelumnya, Insun Sangadji dinilai gagal dalam menjalankan tugas, dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Maluku. Kegagalan terlihat dari sistim Pendidikan Maluku yang belum diterapkan secara baik, terkhususnya di SMA Siwalima Ambon Sekolah unggulan di bumi raja-raja itu kini semakin terpuruk dengan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari sisi manajemen, pengelolaan asrama, proses belajar mengajar, dan baru-baru ini kasus kekerasan antara siswa. “Namanya pendidikan tanggung jawab utama ada di Pemerintah Daerah, leading sektor Dinas Pendidikan. Mestinya Kadis turun berdialog mendeteksi, dan selalu penanggung jawab dia harus membangun sistim, dan diikuti oleh sekolah,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary kepada wartawan usai meninjau, sekaligus tatap muka bersama para Guru dan siswa SMA Siwalima, Ambon, Rabu (04/10/2023).

Atapary turut didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Rofik Afifudin, dan anggota komisi Turaya Samal, Hengky Pelata. Dikatakan, Kepala Dinas selaku penanggung jawab harus memberikan perhatian serius, dan sigap terhadap setiap persoalan yang terjadi. Mengingat SMA yang berada di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala itu mendapat keistimewaan tersendiri, dibandingkan SMA/SMK lainnya, karena dibiayai langsung dari APBD, mulai dari biaya pendidikan, makan minum, serta biaya lainnya diluar Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“SMA lain tidak dapat itu. Mestinya sebagai Kadis, karena ini dibiayai APBD, dan menjadi barometer penilaian publik, mesti Kadis secara rutin kesini, sehingga tahu secara pasti persoalan yang terjadi,”ucapnya. Lebih lanjut dikatakan, pembenahan di SMA Siwalima telah disuarakan Komisi IV sesuai hasil kesepakatan bersama dua tahun lalu, namun kenyatannya tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas.

Hal ini semakin diperparah dari hasil tinjauan, ditemukan banyak persoalan, termasuk kebersihan, dan sistim pengelolaan manajemen. “Terlihat asrama putra dan putri standar kebersihan ini sudah kita bicara terus menerus, tetapi masih terulang kembali. Ibu Kadis juga menyatakan tidak akan terjadi lagi.

Maka saya bilang, yang bersalah adalah Kadis Pendidikan. Apalagi persoalan ini tanpa membutuhkan anggaran bisa, karena ibi bukan membangun fisik, tetapi membangun karakter murid,”tuturnya. Sebagai tindak lanjut, dalam pertemuan dengan Plh Kepsek Siwalima, Eli Tahalea, dirinya telah mengusulkan kembali agar pihak sekolah mengkaji persoalan ini dengan baik, terutama memasukannya dalam nilai akhir semester.

Selain persoalan itu, politisi PDI Perjuangan itu juga menyingung kasus kekerasan antar siswa. Berdasarkan hasil penelusuran kasus ini sudah menjadi Kultur di SMA Siwalima. “Kekerasan sudah menjadi kultur, mengadopsi dari kakak yang dulu, jadi ini sudah lama terjadi dan dianggap biasa,”ungkapnya.

Atas peristiwa ini, Atapary kembali menyentil Kadis sebagai pihak yang harus bertanggung jawab akan hal ini, karena tidak mampu membangun sistim Pendidikan yang diikuti oleh sekolah. “Ini bukan salah mereka, tetapi karena ada sistem yang salah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini, Dinas Pendidikan.

Mestinya kadis turun berdialog mendeteksi, dan selalu bertanggungjawab serta harus membangun sistim, dan diikuti oleh sekolah,”tandasnya. (AT-009)