Evaluasi Kelembagaan, Wali Kota Ambon Tekankan Organisasi OPD Harus Efektif dan Tak Tumpang Tindih

Ambon today. com_AMBON — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2026 di Ballroom Manise Hotel Ambon, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Ambon menata kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, proporsional, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat serta visi dan misi kepala daerah.

FGD diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris, serta pejabat yang menangani urusan perencanaan dan kepegawaian.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya menegaskan bahwa evaluasi kelembagaan tidak boleh dimaknai sebagai upaya memperluas struktur atau menambah jabatan, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat pencapaian tujuan organisasi.

“Pendataan kelembagaan ini bukan bertujuan untuk memperpanjang atau memperluas struktur, tapi untuk mencapai tujuan organisasi,” tegas Bodewin.

Menurutnya, prinsip penataan organisasi harus tetap mengedepankan konsep “miskin struktur, kaya fungsi”, sehingga birokrasi dapat bekerja secara efektif tanpa menciptakan tumpang tindih kewenangan.

Bodewin juga mengingatkan agar tidak terjadi ego sektoral antar-OPD akibat ketidakjelasan tugas dan fungsi.

“Yang paling penting jangan tumpang tindih.

Kalau tumpang tindih, muncul ego-ego sektoral yang bisa menghancurkan kerja bersama sebagai satu kesatuan jajaran pemerintahan,” ujarnya.

Ia mencontohkan perlunya penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mengingat Kota Ambon merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana dan menghadapi kejadian bencana secara berulang.

“Di Kota Ambon yang secara nasional ditetapkan sebagai kota rawan bencana, kita membutuhkan penguatan organisasi kelembagaan BPBD,” katanya.

Selain BPBD, Bodewin membuka ruang bagi seluruh OPD untuk menyampaikan masukan terkait perubahan struktur, tipe kelembagaan, maupun penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sepanjang didukung kebutuhan yang jelas dan kajian akademis.

Menurutnya, perubahan kebijakan di tingkat pemerintah pusat juga dapat berdampak terhadap struktur kelembagaan di daerah. Karena itu, setiap usulan penyesuaian harus dibahas secara objektif dan berbasis data.

“Kalau ada kajian akademis, mudah untuk kita memahami dasar pikirnya, latar belakangnya sampai dengan urgensi dari usulan itu,” jelasnya.

Sementara itu, evaluasi kelembagaan yang dilakukan Bagian Organisasi Pemkot Ambon mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah serta Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Evaluasi awal telah dilakukan terhadap 44 unit kerja di lingkungan Pemkot Ambon, yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, Satpol PP, badan, dan kecamatan.

Hasil evaluasi tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui kondisi struktur, tata kelola, tingkat kematangan organisasi, serta kebutuhan penataan pada masing-masing perangkat daerah.

FGD menjadi ruang bagi perangkat daerah untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil evaluasi tersebut sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.

Bodewin berharap seluruh hasil evaluasi nantinya benar-benar menghasilkan organisasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, tidak tumpang tindih, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

“Apapun yang nanti diusulkan, harus bertujuan agar kita bekerja semakin efektif, efisien, tidak tumpang tindih, dan seterusnya,” tandasnya.

Ia menegaskan, seluruh pembenahan kelembagaan pada akhirnya harus bermuara pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

“Tujuan kita hanya visi-misi dan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Itu yang akan menjadi ukuran keberhasilan kepala daerah, tetapi juga ukuran kita semua sebagai pemerintah daerah,” pungkas Bodewin.( O. l )