Evans Nilai Kasus Salah Bayar RSUD Haulussy Dibalik Kegigihan Buke Tisera Ingin Jadi Raja

Ambontoday. com, Ambon.- Pemerintah Kota Ambon Ambon berencana untuk melantik Buke Tisera sebagai Raja Negeri Urimessing pada tanggal 15 November nanti mendapat kecaman dan tanggapan dari sejumlah anak negeri Urimessing yang notabene keturunan Mata Rumah Parenta. Bahkan keinginan yang begitu gigih dari Buke Tisera dan direstui oleh Pemkot Ambon untuk menjadi Raja Negeri Urimessing dituding untuk melindungi kejahatan penyalahgunaan keuangan negara dalam kasus Salah Bayar Ganti Rugi Lahan RSUD Haulussy Ambon.

Hal ini disampaikan salah satu anak negeri urimessing dari Mata Rumah Parenta (Soa Sima) Evans Reynold Alfons. Menurutnya, keinginan Kuat Buke Tisera yang direstui Pemkot Ambon disinyalir sebagai upaya untuk melindungi kejahatan yang telah dilakukan dalam proses Salah Bayar Ganti Rugi Lahan RSUD Haulussy. "Iya memang kalau diihat dari proses rencana pelantikan ini memang sudah tidak prosedural sesuai mekanisme yang seharusnya, namun menurut saya hal yang paling krusial adalah ada upaya untuk melindungi kejahatan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam kasus Salah Bayar Ganti Rugi Lahan RSUD Haulussy.

Apa mau Buke Tisera untuk dilantik sebagai Raja, padahal sesuai mekanisme dirinya tidak memenuhi unsur-unsur formal secara adat untuk menjabat sebagai seorang Raja di Urimessing," ucap Evans. Dikatakan, kegighan Buke Tisera untuk menjabat sebagai Raja Urimessing disinyalir sebagai upaya untuk melindungi sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus Salah Bayar Ganti Rugi Lahan RSUD di Pemerintah Provinsi Maluku yang sudah terlanjur membayar kepada Buke Tisera sebesar 18 Miliar. "Pemerintah Provinsi Maluku kan memahami, mengapa uang 18 miliar ini bisa dibayar kepada Buke Tisera sedangkan secara sah Buke Tisera bukan pemilik Dusun Dati Kudamati lahan berdirinya bangunan RSUD Haulussy.

Pemerintah daerah harus jeli melihat persoalan ini. Sebagai pemilik sah dari 20 potong Dusun Dati termasuk Datu Kudamati, kami telah melaporkan Pemerintah daerah Provinsi Maluku terkait persoalan salah bayar ganti rugi Lahan RSUD Haulussy ke KPK sejak bulan Maret 2022," ungkap Alfons. Sementara terkait Pelantikan yang direncanakan tanggal 15 November nanti, Pihaknya akan membuat laporan kepada Ombudsman Perwakilan Maluku untuk mengkaji keabsahan dokumen milik Buke Tisera serta kebijakan Penjabat Walikota Ambon yang akan melantik Buke Tisera sebagai Raja padahal tidak memenuhi unsur prosedural sesuai tatanan adat di Negeri Urimessing.