KNPI BURSEL MINTA BUPATI LA HAMIDI HENTIKAN BONGKAR-PASANG KEPSEK DAN PJ DESA: JANGAN BIARKAN DESA TERUS BERGELOMBANG

BURSEL, AmbonToday. Com — Gelombang kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kembali menerjang. Kali ini, sorotan tajam datang dari Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Buru Selatan yang meminta Bupati La Hamidi menghentikan praktik bongkar-pasang jabatan kepala sekolah (Kepsek) dan Penjabat (Pj) kepala desa yang dinilai berulang kali memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru Selatan, Dino Temarut, mengatakan Bupati La Hamidi semestinya mengarahkan energi dan kewenangannya untuk membangun daerah, bukan justru mengambil kebijakan yang menurutnya berpotensi menimbulkan konflik sosial di desa.

Pernyataan tersebut disampaikan Dino di Namrole, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, persoalan pergantian kepala sekolah maupun Pj kepala desa bukan sekadar persoalan administratif.

Ketika keputusan pemerintah berhadapan dengan penolakan masyarakat, dampaknya dapat merembet menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

“Banyak masalah terjadi di setiap desa setelah terjadi bongkar-pasang kepala sekolah dan Pj. Sering kali muncul penolakan masyarakat, bahkan sampai terjadi pemalangan sekolah. Ini justru menjadi pemicu kegaduhan di desa,” tegas Dino.

Ia menilai Bupati perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama terhadap jabatan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat di tingkat desa.

"Saya meminta kepada Bupati jangan menjadikan PJ Kepala Desa dan Kepala Sekolah sebagai objek politik," sebut Dino.

Dino kemudian menyoroti polemik pergantian kepala sekolah di SD Inpres Desa Waeteba sebagai salah satu contoh yang menurutnya memperlihatkan persoalan tersebut.

Ia menyebut, sebelumnya telah terbit Surat Keputusan (SK) yang menempatkan Fatma Sabua Lamu menggantikan Siti Bugis sebagai kepala sekolah.

Namun, keputusan tersebut kemudian mendapat penolakan dari masyarakat dan berujung pada pemalangan sekolah.

“Pada akhirnya SK Ibu Fatma Sabua Lamu dibatalkan dan Ibu Siti kembali bertugas sebagai kepala sekolah,” ungkapnya.
Belum selesai polemik tersebut, menurut Dino, persoalan serupa kembali muncul menyusul pergantian kepala sekolah tingkat SMP di Desa Waeteba.

Ia menyebut sebelumnya posisi tersebut diisi Nisa Tomia, namun kemudian digantikan Nasir Loilatu. Pergantian itu, kata Dino, kembali mendapat penolakan dari masyarakat.

“Sekarang muncul lagi masalah baru. Masyarakat Desa Waeteba sudah tidak setuju jika jabatan kepala sekolah maupun Pj diisi oleh orang dari luar desa,” katanya.

Dino menegaskan, kritik KNPI bukan ditujukan untuk mempertahankan individu tertentu dalam sebuah jabatan.

Namun, pemerintah daerah diminta membaca kondisi sosial masyarakat sebelum menetapkan kebijakan.

Ia juga menyoroti persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai penempatan pejabat dari luar desa yang disebut-sebut sebagai bentuk kepentingan politik. Namun, Dino menegaskan persepsi tersebut semestinya dijawab pemerintah secara terbuka melalui kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Banyak yang menilai penempatan orang dari luar desa merupakan titipan politik dan pengamanan kepentingan para pemangku jabatan politik. Ini harus dijawab pemerintah dengan transparansi, bukan dengan membiarkan masyarakat terus gaduh,” ujarnya.

“Bukan Lagi Waktunya Balas Dendam Politik”
Di tengah dinamika tersebut, KNPI Buru Selatan meminta Bupati La Hamidi mengalihkan fokus pemerintahan pada agenda pembangunan daerah.

Dino mengingatkan bahwa pemerintahan telah berjalan sekitar dua tahun.

Karena itu, menurutnya, energi pemerintahan harus diarahkan untuk menghasilkan program dan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sekarang bukan lagi waktunya balas dendam politik. Pemerintahan sudah berjalan dua tahun. Jangan terus-menerus membuat kegaduhan di masyarakat desa.

Pemerintah harus fokus membangun daerah,” tegas Dino.

Ia meminta Bupati La Hamidi tidak menjadikan kritik sebagai ancaman terhadap pemerintahannya. Sebaliknya, kritik publik dinilai dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pemantik perubahan.

“KNPI berharap Bupati berjiwa besar, tidak anti kritik dan selalu menjadikan kritikan sebagai bentuk gebrakan baru untuk membakar semangat bangkit dari keterpurukan,” katanya.

Menurut Dino, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kewenangan administratif. Pemimpin juga dituntut mampu mendengar suara rakyat, meredam konflik dan memastikan setiap kebijakan pemerintah tidak justru memperlebar jarak antara pemerintah dengan masyarakat.

Ia berharap La Hamidi dapat menunjukkan kepemimpinan yang terbuka, berwibawa dan mampu menjawab harapan masyarakat Buru Selatan sebagaimana janji-janji yang disampaikan sebelumnya.

“Saya berharap La Hamidi bisa menjadi pemimpin teladan yang dihormati, disegani, berwibawa dan karismatik, sehingga diperhitungkan dalam kancah politik Maluku,” ujar Dino.

Ia menambahkan, KNPI tetap menaruh harapan terhadap pemerintahan La Hamidi agar berbagai harapan rakyat yang sebelumnya dijanjikan dapat direalisasikan.

“Saya yakin La Hamidi adalah sosok pemimpin yang baik dan dapat mendengarkan aspirasi rakyatnya.

Karena itu, kami berharap pemerintah mau membuka ruang yang lebih besar terhadap suara masyarakat,” pungkasnya.

Pernyataan Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru Selatan tersebut disampaikan dalam garis perjuangan organisasi kepemudaan KNPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pratama dan Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Faisal Hayoto.

Dalam konteks tersebut, DPD KNPI Buru Selatan menegaskan bahwa suara pemuda tidak boleh berhenti sebagai kritik, tetapi harus menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

KNPI memandang pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang sehat dengan masyarakat dan organisasi kepemudaan, terutama ketika sebuah kebijakan berpotensi menimbulkan keresahan di tingkat desa.

Bagi KNPI, pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik dan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menjaga stabilitas sosial, membangun kepercayaan publik, serta memastikan kebijakan yang diambil tidak menjadi sumber konflik baru.

Karena itu, Dino meminta Bupati La Hamidi menjadikan kritik tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Harapan rakyat sebagaimana yang awalnya dijanjikan harus dapat direalisasikan dalam pemerintahan ini,” tegasnya.

KNPI Buru Selatan berharap kepemimpinan La Hamidi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mampu membawa perubahan nyata dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan.

Sebab, ketika gelombang keresahan mulai menghantam dari berbagai penjuru, pemerintah tidak semestinya membangun tembok untuk menahannya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk turun ke tengah arus, mendengar suara rakyat, lalu mengubah kritik menjadi energi untuk membangun Buru Selatan.

AmbonToday. Com — NAR’MAR