Mahasiswa Tolak Pembangunan Cold Storage di Tanah Adat Banda, Diduga Milik Abdullah Tuasikal

Mahasiswa Tolak Pembangunan Cold Storage di Tanah Adat Banda, Diduga Milik Abdullah Tuasikal Banda, Maluku Tengah — Sejumlah mahasiswa Universitas Banda Naira (UBN) menggelar aksi demonstrasi di Parigi 2, Desa Nusantara RT 03, Jumat (19/9/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan cold storage yang diduga milik Abdullah Tuasikal, mantan Bupati Maluku Tengah dua periode sekaligus mantan anggota DPR RI dari Partai NasDem. Mahasiswa menilai, pembangunan tersebut berdiri di atas tanah adat masyarakat Banda, tepatnya di kawasan Batu Mina Keramat Boikerang—sebuah situs yang diyakini sakral dan menyimpan nilai sejarah serta spiritual bagi warga adat.

“Tanah ini bukan sekadar lahan kosong. Ia adalah warisan leluhur, bagian dari tradisi pembukaan kampung yang penuh makna. Pembangunan ini bukan hanya merusak situs keramat, tetapi juga mengancam identitas budaya kami,” tegas mahasiswa dalam orasinya.

Dua Tuntutan Utama Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan dua tuntutan pokok: 1. Penghentian tanpa syarat pembangunan cold storage di atas tanah adat. 2.

Penghormatan terhadap nilai-nilai adat, dengan meminta semua pihak, termasuk Abdullah Tuasikal, menghargai hak tanah adat serta situs budaya masyarakat Banda. Aliansi Mahasiswa UBN menegaskan, perjuangan mereka tidak akan berhenti di jalanan. Mereka berkomitmen mengawal isu ini hingga pemerintah daerah maupun provinsi turun tangan menyelesaikan persoalan.

“Kami tidak akan mundur. Keadilan adat harus ditegakkan, dan hak-hak kami tidak boleh diinjak oleh kepentingan segelintir orang,” sambung pernyataan sikap mahasiswa. Pulau Bersejarah yang Terancam Pulau Banda, yang sejak lama dikenal sebagai pulau bersejarah dengan peninggalan kolonial dan tradisi maritim yang kuat, kembali berada di persimpangan. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset, melainkan identitas yang menautkan masa lalu, kini, dan masa depan. Hingga berita ini diturunkan, Abdullah Tuasikal maupun pihak terkait lainnya belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan mahasiswa tersebut. [Nar'Mar] .