Bursel, Ambontoday.com – Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Eliezer Selsily, melontarkan kritik terbuka terhadap disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Kabupaten Buru Selatan.
Di hadapan Plt Sekda, para pimpinan OPD, tokoh masyarakat, dan tamu undangan, Selsily menegaskan bahwa budaya mencari popularitas dan pencitraan masih menjadi salah satu penyakit birokrasi yang harus segera ditinggalkan.
Sindiran itu disampaikannya setelah melihat adanya sejumlah pejabat yang hadir dalam sebuah kegiatan hanya untuk memenuhi formalitas, kemudian meninggalkan acara sebelum selesai.
“Saya lihat ada pimpinan OPD yang datang hanya untuk disebut namanya saja, lalu keluar lagi. Jangan jadikan momen seperti ini untuk mencari popularitas semata. Itu tidak penting,” tegas Selsily.
Menurut Wakil Bupati, seorang aparatur pemerintah seharusnya bekerja dengan ketulusan dan semangat melayani, bukan berlomba mencari perhatian atau pengakuan publik.
Ia menekankan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus lahir dari panggilan hati, bukan sekadar demi membangun citra di hadapan pimpinan maupun masyarakat.
“Jangan bekerja untuk popularitas. Melayani harus datang dari lubuk hati. Yang lebih penting adalah pengabdian yang tulus kepada daerah ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Selsily juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi disiplin ASN di Kabupaten Buru Selatan yang menurutnya masih jauh dari harapan.
Ia bahkan secara terbuka mengakui merasa malu ketika membandingkan capaian daerahnya dengan sejumlah kabupaten lain yang terus menunjukkan kemajuan dan prestasi.
“Saya harus jujur mengatakan bahwa disiplin kita masih sangat rendah. Kadang saya juga malu ketika melihat daerah lain terus berkembang sementara kita masih tertinggal dalam banyak hal,” katanya.
Menurutnya, rendahnya disiplin berdampak langsung terhadap kinerja pemerintahan dan pencapaian berbagai target pembangunan daerah.
Ia mencontohkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum mengalami peningkatan signifikan. Padahal pemerintah daerah telah berkomitmen untuk keluar dari zona rendah menuju kategori yang lebih baik.
Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga dinilai masih membutuhkan pembenahan serius. Dari hasil evaluasi pemerintah daerah, kelemahan terbesar masih terletak pada disiplin dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan aset daerah.
“Ketika kita evaluasi, ternyata persoalannya ada pada disiplin. Disiplin pengelolaan keuangan, disiplin pengelolaan aset, dan disiplin dalam menjalankan tugas pemerintahan masih lemah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Selsily juga menyoroti praktik penempatan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan kemampuan.
Menurutnya, penempatan pegawai yang tidak sesuai kapasitas akan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan dan capaian program pemerintah.
Karena itu, ia memastikan pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan birokrasi agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih profesional dan berorientasi pada hasil.
“Kita ingin pemerintahan ini ditata lebih baik. Jangan ada lagi yang bekerja hanya untuk pencitraan atau kepentingan pribadi. Yang dibutuhkan daerah ini adalah orang-orang yang benar-benar mau bekerja dan melayani dengan hati,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh ASN menjadikan kritik tersebut sebagai bahan refleksi bersama untuk memperbaiki etos kerja dan meningkatkan disiplin.
Menurutnya, kemajuan Kabupaten Buru Selatan hanya bisa dicapai apabila seluruh aparatur memiliki komitmen yang sama untuk bekerja secara profesional, disiplin, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
[Nar’Mar]
