Jakarta, ambontoday.com — Lembaga Masyarakat Adat Tanimbar (LMAT) telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan status Tanah 662.
Dalam surat tersebut, LMAT meminta kejelasan dan perlindungan atas wilayah yang sejak awal ditetapkan sebagai tanah negara.Menindaklanjuti surat LMAT, Menteri ESDM kemudian memberikan pernyataan publik bahwa wilayah Tanah Tanimbar merupakan hak kesulungan masyarakat adat setempat.
“Hak kesulungan ini melekat secara turun-temurun dan harus dihormati dalam setiap kebijakan pertanahan serta pemanfaatan sumber daya,” ujar Menteri dalam pernyataannya.
LMAT menilai pernyataan menteri tersebut menjadi titik terang setelah sebelumnya status Tanah 662 ditetapkan sebagai tanah negara.
Keputusan Negara Final, Pendaftaran Bukan KewajibanPada audiensi kedua, Dany Metatu selaku Ketua Dewan Pendiri LMAT menegaskan bahwa pernyataan Menteri ESDM dan Presiden merupakan keputusan negara.
Oleh karena itu, seluruh pihak harus tunduk dan taat.“Keputusan negara sudah final. Semua pihak wajib menghormati dan melaksanakannya,” tegas Dany.
Terkait dengan kewajiban pendaftaran wilayah adat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dany juga meluruskan hal tersebut. Menurutnya, negara tidak memiliki alasan untuk mewajibkan wilayah adat agar harus terdaftar.
“Terdaftar di pertanahan itu bukan sebuah keharusan atau kewajiban. Pendaftaran hanya untuk memastikan adanya kepastian hukum. Jika terjadi konflik batas wilayah, negara hadir untuk melindunginya. Ini merupakan hak konstitusional masyarakat adat,” ujarnya.
Dany mengingatkan agar pada audiensi berikutnya tidak ada lagi silang pendapat. Ia menyebutkan bahwa argumentasi hukum terkait dengan hal ini sudah dipaparkan secara lengkap oleh LMAT pada audiensi awal.
Hingga berita ini diturunkan, LMAT masih menunggu penjadwalan ulang audiensi antara LMAT, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian ESDM, bersama Inpex.
Pertemuan ini diharapkan dapat melahirkan keputusan yang nantinya dituangkan dalam perjanjian atau nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).
Tentang LMATLembaga Masyarakat Adat Tanimbar adalah organisasi yang memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Tanimbar. (AT/BT)