Nita Bin Umar : Target Penurunan Stunting Belum Tercapai

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Nita Bin Umar, saat rapat kerja dengan mitra komisi dari Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) setempat, Senin (18/11/2024). “Target penurunan stunting untuk 2024 oleh pak Jokowi harus turun sampai 14 persen. Tapi memang sampai sekarang mau berakhir 2024 kita tahu bahwa masalah stunting tidak dapat terselesaikan.

Kenyataannya sampai sekarang belum,” kata Nita Bin Umar di ruang Komisi II DPRD Provinsi Maluku di Ambon. Menurut dia, prevalensi stunting di Maluku fluktuatif. Ketika angka di provinsi telah menunjukan trend penurunan, muncul data dari daerah yang menunjukkan terjadi peningkatan.

Mantan salah satu petinggi di Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Maluku itu menjelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, salah satunya asupan makanan. PKK Provinsi Maluku mengusung program kerja salah satunya penurunan prevalensi stunting. Lembaga ini berkolaborasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang memprogramkan penurunan stunting.

“Dulu yang beta tahu masalah stunting itu tanggung jawab penuh ada di dinas kesehatan. Tapi sudah dialihkan ke BKKBN, sehingga OPD yang punya kaitannya dengan stunting beta berharap bisa kolaborasi dengan BKKBN,” ujarnya. Dia berharap, OPD terkait yakni Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dapat berkolaborasi dengan BKKBN, yang diberi tanggung jawab penuh oleh pemerintah pusat untuk penanganan stunting.

Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi program penurunan stunting “Target pemerintah pusat soal stunting harus turun sampai 14 persen. Tapi kenyataannya sampai 2024 mau berakhir target itu belum tercapai, sehingga memang belum bisa berhenti sampai di sini,” tandasnya. (RR)