Wali Kota Ambon Bawa Kasus SK Bodong Le Jalur Hukum, 45 ASN Terseret

Ambon today. com_AMBON — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengungkap hasil audit khusus terkait dugaan peredaran Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu yang melibatkan 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 20 satuan pendidikan. Kasus tersebut juga menyebabkan kelebihan pembayaran gaji yang berdampak pada keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengatakan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat telah diterimanya pada Jumat, 6 November 2026. Audit dilakukan sejak 19 Oktober 2026 selama 15–19 hari kerja.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, SK kenaikan pangkat yang diterima 45 ASN tersebut tidak melalui mekanisme resmi dan tidak memiliki pertimbangan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kasus ini diduga bermula pada November 2025. Seorang perempuan berinisial G, yang berstatus non-ASN, diduga menawarkan bantuan pengurusan administrasi kepegawaian kepada sejumlah guru.

Dalam menjalankan aksinya, G disebut mendatangi sekolah menggunakan seragam Korpri dan membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak pernah diterbitkan secara resmi.

Para guru juga diminta menyerahkan sejumlah data dan akses akun MyASN. Selanjutnya, mereka menerima dokumen SK yang kemudian digunakan untuk menyesuaikan pembayaran gaji.

BKN kemudian menemukan adanya kejanggalan, termasuk tanda tangan yang diduga tidak asli. Pada 15 Oktober 2026, BKN Kantor Regional IV memastikan pertimbangan teknis untuk kenaikan pangkat tersebut tidak pernah diterbitkan.

Dari hasil audit, Inspektorat mengidentifikasi beberapa pihak yang diduga memiliki peran berbeda. G disebut sebagai pihak utama yang menghimpun uang, menggunakan akun MyASN, mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK yang tidak sah.

Sementara itu, JM, seorang ASN dan mantan operator siASN BKPSDM, diketahui menerima serta mengumpulkan berkas dari G dan memberikan bimbingan terkait penetapan angka kredit. Inspektorat menyebut JM tidak membuat SK palsu, namun dinilai melakukan pelanggaran prosedur.

Adapun LR, ASN BKPSDM, diduga berperan menghubungkan G dengan JM maupun para guru serta mengarahkan pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.

Inspektorat mencatat, 45 ASN tersebut merupakan korban dalam praktik tersebut. Namun, mereka juga dinilai melakukan pelanggaran karena mengurus kenaikan pangkat melalui jalur di luar mekanisme resmi Pemkot Ambon dan BKPSDM.

Total uang yang diserahkan para ASN kepada pihak yang mengurus kenaikan pangkat mencapai Rp74,7 juta. Sementara kelebihan pembayaran gaji akibat penggunaan SK tidak sah tercatat Rp24,6 juta dan berlangsung selama sekitar dua hingga tiga bulan.

Atas temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan pembenahan sistem pengendalian kenaikan pangkat, penguatan keamanan akun siASN, verifikasi ulang seluruh dokumen, pemulihan keuangan daerah, serta pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang terbukti melanggar.

Kasus tersebut juga direkomendasikan untuk diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena ditemukan indikasi tindak pidana.

Menindaklanjuti rekomendasi itu, Bodewin memerintahkan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon menyerahkan seluruh barang bukti, termasuk SK asli dan SK yang diduga palsu, kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum.

Bodewin berharap kasus tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh ASN, khususnya tenaga pendidik, agar tidak mudah mempercayai pihak yang menawarkan kemudahan pengurusan administrasi kepegawaian di luar prosedur resmi.

“Saya berharap pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot Ambon, khususnya para tenaga pendidik, untuk senantiasa menempuh jalur administratif yang sah dan transparan,” kata Bodewin.( O. l )