Wawali Ambon Dorong Pengawasan Anak di Media Sosial dan Percepat Digitalisasi UMKM

[caption id="attachment_48953" align="alignleft" width="300"] Ambon today. com-_Ambon, 8/3/2026 Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak, terutama yang berusia di bawah 16 tahun. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi rencana kebijakan pembatasan penggunaan smartphone bagi anak yang digagas oleh pemerintah pusat.[/caption] Menurutnya, konsep yang dikeluarkan Kementerian terkait merupakan langkah positif untuk membatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak terpantau. “Ini konsep yang sangat luar biasa untuk membatasi ruang gerak anak-anak dalam penggunaan smartphone, karena banyak hal negatif yang bisa muncul jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua,” ujar Ely. Ia mengatakan Pemerintah Kota Ambon siap menindaklanjuti kebijakan tersebut apabila telah disampaikan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Ely juga menyoroti upaya pemerintah kota dalam mendorong digitalisasi ekonomi melalui penggunaan sistem pembayaran digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Ambon menuju smart city dan kota berbasis digital. Ia menjelaskan bahwa penggunaan pembayaran digital sebenarnya sudah mulai diterapkan oleh banyak pelaku UMKM, terutama saat kegiatan pameran dan berbagai event di Lapangan Merdeka Ambon.

“Kami berharap semua pelaku UMKM di kota ini bisa menggunakan sistem pembayaran digital sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital di Ambon,” katanya. Pemerintah Kota Ambon juga berencana memperluas penggunaan sistem tersebut di sejumlah Ruang Terbuka Publik (RTP), seperti di kawasan Wainitu, Mahusu, dan Arsalobar, khususnya bagi pelaku UMKM yang belum memanfaatkan metode pembayaran digital. Dalam kesempatan yang sama, Ely juga menyinggung rencana besar pemerintah kota untuk mengembalikan pengelolaan Benteng Victoria sebagai aset sejarah milik daerah.

Ia menyebut proses tersebut membutuhkan waktu panjang karena melibatkan koordinasi dengan berbagai kementerian serta institusi TNI yang saat ini masih menggunakan kawasan tersebut. “Ini perjalanan panjang karena membutuhkan relokasi, anggaran yang besar, serta koordinasi dengan beberapa kementerian dan TNI,” jelasnya. Pemerintah Kota Ambon, lanjut Ely, saat ini tengah menyiapkan lokasi relokasi serta membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik.

Ia menilai Benteng Victoria merupakan salah satu cagar budaya penting yang memiliki nilai sejarah besar bagi Kota Ambon. “Dari benteng itulah lahir kota ini. Jika tidak dikembalikan, generasi mendatang bisa saja tidak lagi mengetahui bahwa ada aset sejarah luar biasa di tengah kota,” ujarnya.

Ely menambahkan, Pemerintah Kota Ambon akan terus berupaya mengikuti jejak sejumlah daerah lain seperti Ternate yang telah berhasil mengembalikan pengelolaan beberapa benteng bersejarah kepada pemerintah daerah.( O. l )