NAMROLE, Ambontoday.com – Semangat persatuan dan sinergi menjadi pesan utama yang diusung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru Selatan versi Haris Pratama dan Faisal Hayoto melalui tema “Energy of Harmony”. Semangat tersebut diwujudkan dengan keputusan menunda rencana aksi demonstrasi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli 2026.
Ketua DPD KNPI Buru Selatan, Ujianudin Temarwut atau yang akrab disapa Dino Waesama, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui Sekretaris Daerah menyampaikan komitmen untuk segera merealisasikan pembayaran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu.
Menurut Dino, pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Buru Selatan pada Senin, 27 Juli 2026, yang dihadiri seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
“Atas komitmen yang telah disampaikan pemerintah daerah, kami memutuskan menunda aksi sebagai bentuk penghormatan terhadap itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan hak-hak para pegawai,” ujar Dino.
Meski demikian, ia menegaskan penundaan aksi bukan berarti KNPI menghentikan pengawasan. Organisasi kepemudaan tersebut akan terus mengawal proses penyelesaian hingga seluruh hak ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu benar-benar direalisasikan.
“Kami tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. KNPI akan memastikan seluruh komitmen pemerintah benar-benar diwujudkan sehingga para pegawai dapat bekerja dengan tenang dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru Selatan, Ibrahim Belatu, menilai pernyataan Sekretaris Daerah menjadi sinyal positif yang patut diberikan ruang untuk dibuktikan melalui langkah nyata pemerintah daerah.
Menurutnya, KNPI memilih mengedepankan dialog dan kemitraan dibandingkan aksi demonstrasi, selama pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam memenuhi hak-hak pegawai.
“KNPI tetap berdiri bersama masyarakat dan akan terus mengawal hingga seluruh hak ASN, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu direalisasikan sesuai janji pemerintah daerah,” tegas Ibrahim.
DPD KNPI Buru Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Buru Selatan, La Hamidi, yang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu dalam rapat paripurna DPRD maupun di ruang publik atas keterlambatan pembayaran hak-hak pegawai.
Menurut KNPI, sikap terbuka tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para aparatur.
Melalui semangat “Energy of Harmony”, KNPI versi Haris Pratama dan Faisal Hayoto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat kolaborasi, serta mendukung pemerintahan Bupati La Hamidi dalam membangun Kabupaten Buru Selatan yang lebih maju, dengan tetap mengedepankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari mekanisme check and balance yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.
[ Nar’Mar ]
.
