DPRD Maluku Soroti Kinerja PT MEA Kontribusi Ke PAD Masih Nihil

Walaupun telah menguras kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku, pasalnya perusahaan milik Pemerintah Provinsi Maluku itu, kontribusi yang diberikan masih terlihat Nihil. Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinssi Maluku Elviana Pattiasina, mengemukakan, bahwa sejak tahun 2020 hingga kini Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan dana sebesar Rp.25 Miliar dalam bentuk penyertaan modal kepada PT MEA. Namun sementara Penyertaan modal miliaran rupiah, kata Pattiasina diperuntukkan untuk persiapan perusahaan dalam mengelola blok migas di Maluku.

“Jadi Fraksi Demokrat saat pembahasan LPJ Gubernur tahun 2023 kemarin itu telah menyoroti menyangkut dengan persoalan kontribusi peningkatan PAD dari PT. MEA,” ujar Pattiasina, kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Karang panjang (Karpan) Ambon, Selasa (9/7/2024). Dikatakan, kami Fraksi Demokrat secara tegas meminta agar di tahun 2025, PT MEA maluku sudah harus memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan untuk daerah, sehingga tidak menguras kepada APBD.

Oleh karena itu Fraksi Demokrat minta perhatian pemerintah provinsi agar segera mencaritau sumber-sumber pendapatan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap masing-masing OPD yang menghasilkan PAD, termasuk PT. MEA perusahan milik pemprov itu. Menurutnya, sebab apa lagi di tahun mendatang ini, Pemerintah Provinsi Maluku masih harus membayar hutang kepada PT.

Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada pihak ketiga yang sangat-sangat besar yang membebani keuangan daerah. “Jadi sehingga ini harus membutuhkan kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang tak lain dari PT MEA itu sendiri,” Tandasnya. (Ay.