Jalan Lingkar Pulau Seram Harus Diaudit, Kosong Desak APH Periksa Menyeluruh BPJN Maluku

Ambon today. com_AMBON — Kondisi jalan dan jembatan di sepanjang jalur lingkar Pulau Seram kembali menjadi sorotan. Aktivis asal Seram, Muhamad Ajen Kosso yang juga selaku Pengurus HMI cabang ambon, mendesak aparat penegak hukum (APH) melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan lingkar Pulau Seram yang berada dalam kewenangan BPJN Maluku.

Kosso menilai, besarnya anggaran negara yang setiap tahun dialokasikan untuk infrastruktur jalan dan jembatan harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan dan umur layanan infrastruktur.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus-menerus menerima kenyataan ketika jalan yang baru selesai dikerjakan justru kembali mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.

“Kami meminta APH jangan hanya melihat laporan di atas meja.

Turun langsung ke lapangan dan periksa kualitas pekerjaan, volume, spesifikasi, perencanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan jalan dan jembatan lingkar Pulau Seram,” tegas Kosso.

Ia secara khusus menyoroti sejumlah titik rawan dan ruas yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, termasuk penanganan longsor di kawasan Waipia 1, Waipia 2, Gunung SS hingga arah Wahai, Kobesonta dan Bula.
Kosso mempertanyakan efektivitas penanganan apabila persoalan kerusakan kembali muncul setelah pekerjaan dilakukan.

“Kalau pekerjaan baru berjalan beberapa bulan kemudian kembali rusak parah, pertanyaan publik sederhana: bagaimana perencanaannya, bagaimana pengawasannya dan bagaimana mutu pekerjaannya?” ujarnya.

JANGAN BIARKAN UANG NEGARA HABIS, RAKYAT YANG MENANGGUNG RISIKO

Kosso menegaskan, persoalan jalan lingkar Seram bukan semata-mata persoalan teknis konstruksi. Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan urat nadi ekonomi masyarakat Seram.

Jalan yang rusak berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, perdagangan, transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga konektivitas antarkawasan.

Karena itu, menurut Kosso, kualitas harus menjadi ukuran utama, bukan sekadar serapan anggaran dan laporan penyelesaian pekerjaan.

Ia juga meminta Kepala BPJN Maluku beserta Kasatker II BPJN Maluku, Toci Leuwol, dievaluasi apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya persoalan dalam pelaksanaan, pengawasan, maupun pengelolaan pekerjaan.

“Kami tidak sedang menyerang pribadi siapa pun. Kami bicara soal tanggung jawab terhadap uang negara dan keselamatan rakyat.

Kalau memang pekerjaan sudah sesuai standar, silakan dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan lapangan. Kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas,” kata Kosso.

KPK DAN KEMENTERIAN PU DIMINTA TIDAK HANYA PERCAYA LAPORAN

Kosso juga mendesak KPK serta Kementerian Pekerjaan Umum RI memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Pulau Seram.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif dari daerah.

“Jangan hanya percaya laporan yang masuk ke pusat. Datang ke Seram, lihat sendiri kondisi jalan dan jembatan.

Bandingkan laporan pekerjaan dengan fakta di lapangan,” tegasnya.

Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, dokumen kontrak, spesifikasi teknis, kualitas material, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, pengawasan, pembayaran, masa pemeliharaan hingga kondisi fisik jalan dan jembatan setelah pekerjaan selesai.

“JANGAN RAKYAT TERUS YANG MENJADI KORBAN”

Kosso menegaskan kritik yang disampaikannya bukan persoalan baru.
Menurut dia, masyarakat Seram telah lama menghadapi persoalan kualitas dan kerusakan infrastruktur jalan serta jembatan.

“Ini bukan hanya bicara hari ini. Kami bicara tentang persoalan yang sudah lama terjadi dan jangan sampai terus berulang pada masa mendatang. Jangan biarkan pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan terus terjadi karena yang menanggung akibat akhirnya rakyat,” katanya.

Ia berharap audit independen dan pemeriksaan lapangan dapat membuka kondisi sebenarnya pembangunan jalan dan jembatan lingkar Pulau Seram.
( O. l )